Kabar Perwakilan

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara, Sofyan Ali, SE

Rakyatmerdekanews .com - Ternate -

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta otoritas terkait perlu berancang-ancang menyiapkan crisis center, mengingat banyaknya mobilisasi warga negara China di Maluku Utara.Hal ini dikatakan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara ,Sofyan Ali melalui prees realesenya.(27/01/2020)

Sofyan Ali mengatakan kendati belum ada data dengan jumlah signifikan mengenai warga terjangkit wabah virus corona di Maluku Utara, namun saat ini banyak tenaga kerja yang berasal dari Cina yang berada di Bumi Moloku Kieraha ini."Berdasarkan data statistik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara bahwa jumlah tenaga kerja asal China yang ada di Maluku Utara mencapai 2435 jiwa pada tahun 2019 dengan ciri khas terkonsentrasi pada wilayah-wilayah atau perusahaan pertambangan" katanya.

Ia menjelasksn bahwa Ombudsman mengapresiasi upaya screening lebih ketat di pintu-pintu kedatangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah termasuk pemasangan alat thermal scanner. Namun lebih jauh,perlunya Pemerintah Daerah dan otoritas terkait bersinergi untuk segera melakukan hal-hal yang diperlukan."Menyiapkan peralatan pendukung seperti alat thermal scanner atau lainnya pada pintu kedatangan bandara dan pelabuhan di wilayah Maluku Utara yang sering di akses oleh warga negara asing seperti Bandara Sultan Babullah, Bandara Pitu Morotai, Bandara Oesman Sadik Labuha, Pelabuhan Ahmad Yani, Pelabuhan Bastiong dan seterusnya,"jelas Sofyan

Sofyan juga menerangkan untuk menyiapkan komunikasi krisis agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus berhubungan segera jika wabah mulai meluas dan bagaimana mengurangi resiko terjangkit virus corona. " Segera menyesuaikan standar pelayanan pada rumah sakit rujukan di Maluku Utara, termasuk ruang pelayanan khusus untuk memastikan pasien terjangkit wabah tetap dapat terlayani," terangnya.

Lanjutnya,perlu melakukan pemutakhiran berkala dan mempublikasikan perkembangan keadaan berdasarkan tingkat kedaruratan, terutama di area-area rawan, agar bisa memberikan kewaspadaan dan ketenangan bagi publik."Bagi warga yang diduga terindikasi terkena virus corona tetapi tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya diharapkan untuk segera melaporkan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara." paparnya.

  Dia menambahkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara memandang Pusat Komunikasi Krisis perlu segera disiapkan karena penting bagi publik untuk mendapat informasi akurat terkini agar mempersempit ruang berkembangnya informasi sesat/hoax. "Informasi publik agar dikelola dari sumber tunggal saja dan para pejabat agar menahan diri tidak menyampaikan informasi yang akuntabilitasnya yang belum jelas,"tutupnya.(Arief)