• - +

Kabar Perwakilan

OMBUDSMAN TURUN TANGAN, Kumpulkan Bukti dari Wali Murid Soal Seragam
PERWAKILAN: JAWA TIMUR • Selasa, 23/07/2019 •
 
Vice Admira Virnaherera, Asisten bidang pendidikan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur (foto doc. ombudsman)

SHARE

SURABAYA. Jawa Pos - Keluhan wali murid tentang mahalnya harga seragam menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jatim. Lembaga negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik itu menyelidiki kasus yang terjadi di hampir semua sekolah negeri tersebut. Mereka sudah menerjunkan tim untuk menangani masalah itu.

Ketua Bidang Kajian ORI Jatim Vice Admira Firnaherera menerangkan, pihaknya bisa menyelidiki kasus yang dikeluhkan oleh banyak pihak tanpa perlu uang menunggu ada yang melapor. "Kami bisa turun tanpa laporan masyarakat jika itu sifatnya sisstemik" kata dia.

Vice menegaskan, keluhan terjadi di hampir seluruh sekolah. Rata-rata sekolah menjual kain seragam dengan harga yang tinggi dan tak wajar. Namun, banyak wali murid yang tak berani bersuara. Sebab, masuk sekolah negeri saja sudah sulit. Mereka memilih untuk menerima keadaan dengan pasrah.

Dari hasil penelusuran Jawa Pos, biaya seragam di setiap sekolah berbeda-beda. Koperasi sekolah juga menjual item yang beragam. Ada wali murid SMPN di wilayah Surabaya Selatan yang harus membayar Rp 2,1 juta. Dia mendapatkan lima setel kain seragam plus sepatu sekolah. Di SMPN tetangga, wali murid harus membayar Rp 1,9 juta untuk kain saja. Dia tak mendapatkan sepatu.

Ada juga wali murid mitra warga yang kini harus membayar uang seragam. Sebab, pemkot tak menanggung seragam khusus yang menjadi ciri khas tiap-tiap sekolah. Wali murid yang seharusnya mendapatkan biaya pendidikan sepenuhnya dari pemkot itu pun kini harus men- cari uang untuk membeli kain seragam. 

Salah satu wali murid yang namanya tak mau disebutkan menyayangkan pembebanan biaya seragam yang melampaui harga wajar itu. Transaransi pihak koperasi sekolah juga dipertanyakan. "Saya cuma dapat kuitansi gelondongan. Tidak ada detail harga tiap-tiap kain," keluh karyawan perusahaan persoalan seragam ramai diberitakan.

Dia juga baru tahu bahwa wali murid bisa membeli kain seragam di luar koperasi sekolah setelah persoalan seragam ramai diberitakan. Dia berharap aparat swasta tersebut penegak hukum turun tangan untuk menuntaskan persoalan tersebut. "kalau uang seragam dikembalikan, lumayan mungkin bisa sejuta lebih".

Vice memahami keluhan wali murid tersebut. Rencananya ombudsman membantu untuk menangani persoalan tersebut. Penyelidikan bakal dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti dari kuitansi pungutan seragam. "Yang SMK sudah ada. Tinggal SD sama SMP" kata dia.

Setelah bukti terkumpul, pihaknya bakal mengundang dinas pendidikan. Baik Dinas Pendidikan Jatim maupun Surabaya. Merekalah koordinator sekolah- sekolah. Mengenai saknsi yang bakal diberikan, ada beberapa opsi. Bisa berupa sanksi administratif dan nonadministratif. Dalam kasus pungutan, ombudsman beberapa kali memberikan sanksi pengembalian uang kepada wali murid. Bisa saja sanksi tersebut diterapkan pada kasus yang terjadi saat ini.

Dinas Pendidikan Surabaya sebenarnya sudah mewanti- wanti sekolah negeri untuk tidak membebani wali murid dengan biaya seragam yang terlalu tinggi. Ada surat edaran yang dikirimkan 8 Juli lalu. Namun, kenyataannya, harga seragam yang dibebankan kepada warga dianggap terlalu mahal.

  Ketua DPRD Surabaya Armuji berencana memanggil pihak pemkot untuk menuntaskan persoalan itu. Sebab, dia menerima banyak keluhan dari wali murid mengenai seragam. "Dispendik memang tidak salah. Tapi, merekalah yang berwenang membina sekolah-sekolah itu," kata dia. (sal/cl1/ano)    


*Artikel ini dimuat dalam Harian Cetak Jawa Pos pada tanggal 23 Juli 2019.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...