Ombudsman Tuding Pramugara Trans Padang lakukan Maladministrasi
Rakyatterkini (Padang) Â - Ombudsman nyatakan ada maladministrasi pada bus Trans Padang dalam penurunan penumpang salah seorang dosen Universitas Negeri Padang (UNP) beberapa waktu lalu.
Itu terungkap dalam rapat konsiliasi yang dihadiri oleh pelapor atas nama Reno Fernandes, Pimpinan Wilayah BRI Sumatera Barat (Sumbar) Syamsul Arifin, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang, Yudi Indra Syani dan pakar transportasi publik dari Universitas Andalas (Unand) Yossyafra.
Maladministrasi terjadi, kerena sejak awal pramugara masuk pelapor naik, padahal sesuai standar operasi prosedur (SOP) Trans Padang, pramugara mesti memasang angkutan melakukan penyadapan pada mesin EDC.
"Dalam kasus ini, jangankan melakukan penyadapan, punya kartupun tidak, tapi pramugara tidak cermat, atas kelalain itu, sebaliknya penumpang juga yang dikumpulkan di jalan," kata Kepala Keasistenan Penerimaan Verifikasi Laporan (PVL) Ombudsman Sumbar, Yunesa Rahman, Kamis (24 / 10).
Yunesa Rahman mengutip, ada lima kesimpulan dan tiga persetujuan diperoleh dalam pertemuan tersebut.
"Kita menemukan maladministrasi yang terdiri dari penyimpangan prosedur atau SOP yang dilakukan oleh Pramugara Trans Padang dalam penurunan penumpang (Pelapor) Trans Padang yang tidak memiliki Kartu Brizzi," imbuh Yunes.
Sekretaris Dishub Kota Padang, Yudi Indra Disampaikan terkait masalah tersebut, Dishub sudah disampaikan kepada Pramugara untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada penumpang, mengatakan Yudi.
"Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Padang telah berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai Bank dan pihak lain yang terkait dengan metode pembayaran non tunai pada Trans Padang," kata Yudi.
Pakar transportasi masyarakat dari Unand Yossyafra menjelaskan bahwa lembaga sebelah atau pemegang kepentingan harus mencarikan solusi dan jalan keluar untuk menambah akses penjualan kartu non-tunai dan pengisian saldonya (Top-Up), perlu sosialisasi lebih banyak dan edukasi untuk pengguna layanan, dibayar.
Dalam pelaksanan kedepannya diperlukan penyempurnaan prosedur atau petunjuk teknis (juknis) untuk informasi terkait pengguna transportasi Trans Padang yang tidak memiliki kartu pembayaran non-kredit.
"Misalkan kedepannya, Dishub dan BRI dapat menerima promo berupa diskon atau hadiah bagi penumpang pengguna Kartu Pembayaran Non Tunai," ujar Yos.
Reno sebagai Pelapor membeli agar masyarakat dapat membeli Kartu Brizzi melalui Pramugara agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan Kartu Brizzi.
"Namun Dishub menyanggah bahwa hal tersebut pernah dilakukan dan terjadi fraud atau kecurangan, hal tersebut karena operasional Trans Padang Supir dan Pramugara dibawah koperasi.
Selain itu menjaga profesionalitas mereka, sehingga diminimalisir transaksi berupa uang tunai," tuturnya.
Ada tiga kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Pertama, Dishub Padang melengkapi, mengesahkan dan menginformasikan ke publik atau pengguna transportasi Trans Padang mengenai SOP Pelayanan Bus Trans Padang, termasuk salah satunya SOP tentang Pramugara.
Kedua, BRI Kantor Cabang Padang dan Dinas Perhubungan Kota Padang sepakat akan menambah intensitas sosialisasi mengenai titik-titik lokasi dimana saja yang dapat di akses bagi masyarakat untuk mendapatkan Kartu Brizzi.
Ketiga, Dishub Kota Padang berkomitmen akan mengupayakan alternatif kerjasama dengan Bank atau pihak lain dalam mendukung program pembayaran transportasi Trans Padang secara non tunai. (*)
