• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Sumut Terima 39 Laporan Lonjakan Tarif Rekening Air di Medan
PERWAKILAN: SUMATERA UTARA • Rabu, 17/03/2021 •
 
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut saat memberikan penjelasan

TRIBUN-MEDAN.com - Ombudsman RI perwakilan Sumut menerima 39 laporan mengenai lonjakan tarif rekening air PDAM Tirtanadi di Kota Medan.

Jumlah tersebut merupakan laporan yang diterima Ombudsman Sumut sejak membuka posko aduan khsusus lonjakan tarif PDAM Tirtanadi sejak 12 hingga 17 Maret 2021.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan sejak membuka posko pengaduan hingga hari ini, pihaknya menerima sebanyak 39 laporan warga yang mengeluhkan kenaikan tagihan air.

Dari selama lima hari ini Ombudsman secara total menerima 39 laporan yang masuk. Sebenarnya masih ada yang belum tertabulasi. Tapi ini data terkini hingga pukul 16.30 WIB," ujar Abyadi di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jalan Sei Besitang Medan, Rabu (17/3/2021).

Dari seluruh laporan yang masuk, Abyadi mengatakan tagihan tertinggi ada sebesar Rp 12 juta dengan jumlah tagihan sebelumnya sebesar Rp 214 ribu.

"Dari seluruh laporan yang masuk, yang tertinggi ada sekitar Rp 12 juta padahal seblumnya tagihan hanya sebesar Rp 214 ribu setiap bulan. Terus juga ada yang Rp 200 ribu setiap bulannya ternyata tagihan bulan Maret mencapai Rp 9 juta," katanya

Abyadi mengatakan, sejak tanggal 12 lalu pihaknya membuka posko pengaduan masyarakat terkait lonjakan tagihan PDAM tirtanadi tanggal 12 sampai 17 Maret 2021.

"Jadi ada lima hari waktu yang kita berikan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan ke Ombudsman," katanya.

Dari selama lima hari ini Ombudsman secara total menerima 39 laporan yang masuk. Sebenarnya masih ada yang belum tertabulasi. Tapi ini data terkini hingga pukul 16.30 WIB," ujar Abyadi di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jalan Sei Besitang Medan, Rabu (17/3/2021).

Dari seluruh laporan yang masuk, Abyadi mengatakan tagihan tertinggi ada sebesar Rp 12 juta dengan jumlah tagihan sebelumnya sebesar Rp 214 ribu.

"Dari seluruh laporan yang masuk, yang tertinggi ada sekitar Rp 12 juta padahal seblumnya tagihan hanya sebesar Rp 214 ribu setiap bulan. Terus juga ada yang Rp 200 ribu setiap bulannya ternyata tagihan bulan Maret mencapai Rp 9 juta," katanya

Abyadi mengatakan, sejak tanggal 12 lalu pihaknya membuka posko pengaduan masyarakat terkait lonjakan tagihan PDAM tirtanadi tanggal 12 sampai 17 Maret 2021.

"Jadi ada lima hari waktu yang kita berikan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan ke Ombudsman," katanya.

Dikatakannya, pembukaan posko pengaduan ini karena begitu banyak masyarakat yang merasa risau dan resah akibat adanya lonjakan kenaikan tarif air yang secara tidak wajar.

"Jadi ada lonjakan air yang terlihat tidak wajar dari jumlah nya. Sehingga banyak yang telepon, banyak yang whatsapp saya mereka risau akibat kenaikan dan lonjakan yang tidak wajar itu," ujar Abyadi.

Selama lima hari posko dibuka, Abyadi mengatakan laporan terus masuk. Pihaknya juga meminta beberapa data pelengkap seperti KTP dan rekening tagihan air yang bersangkutan.

"Dari seluruh laporan memang terlihat ketidakwajarannya. Karena tagihan meningkat sampai 10 kali lipat," tuturnya.

Untuk tindak lanjut laporan, Abyadi menuturkan pihaknya akan melakukan verifikasi data pelapor. Serta dalam waktu dekat akan memanggil Direktur Utama PDAM Tirtanadi wilayah Sumut.

"Untuk tindaklanjut laporan, yang pertama kita verifikasi laporan terlebih dahulu. Kemudian kita akan memanggil Dirut PDAM Tirtanadi untuk meminta klarifikasi terhadap laporan yang masuk kenapa tagihan bisa melonjak tidak wajar pada Senin (22/3/2021) mendatang," ungkapnya

Disinggung mengenai pernyataan Dirut PDAM Tirtanadi Sumut melalui akun instagram resmi PDAM Tirtanadi Sumut yang menjelaskan hal tersebut merupakan kesalahan sistem, Abyadi mengatakan pihaknya masih menunggu klarifikasi langsung.

"Yang jelas kita akan menunggu klarifikasi langsung dari pihak mereka. Tapi mengenai sistem tersebut tidak bisa juga karena kesalahan manajemen perusahaan tapi yang disulitkan adalah pelanggan. Itu tidak benar," kata Abyadi.

Kepala Asisten Pemeriksaan Ombudsman Sumut, James Marihot Panggabean mengatakan dari keseluruhan laporan yang masuk, tagihan yang melonjak adalah pada Bulan Maret 2021.

James mengatakan, meskipun posko pengaduan sampai hari ini, bagi warga yang ingin melaporkan hal yang sama masih tetap diterima oleh Ombudsman Sumut.

Laporan bisa disampaikan ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara di Jalan Sei Besitang No 3 Medan dengan layanan call center 08119453737 / 08116175353.

"Meskipun posko dibuka sampai hari ini, bukan berarti kita tidak menerima laporan lagi. Tetap kita terima sampai pemanggilan pekan depan," pungkasnya.





Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...