• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Sumbar: Diperlukan SOP Layanan Informasi dan Kaduan Tentang Gempa dan Tsunami di Sumbar
PERWAKILAN: SUMATERA BARAT • Senin, 09/12/2019 •
 

SHARE

PADANG (SumbarFokus)

Ketua Kepala Ombudsman mewakili Sumbar Yefri Heriani, Senin (9/12/2019), mengungkapkan bahwa masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) menerima adanya Standar Operasional Prosedur layanan informasi dan pengelolaan pengaduan terkait gempa dan tsunami di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil kajian cepatyang dilakukan Ombudsman, menurut Yefri, ditemukan alur pengaduan yang tidak jelas, masyarakat tidak tahu mau melapor dan mencari informasi ke mana sehingga pengelolaan pengaduan yang tidak efektif menimbulkan maladminisrasi

Dikatakan, Sumbar merupakan daerah dengan potensi bahaya gempa dan tsunami dan ada tujuh kabupaten di sepanjang pesisir Sumatera yang memiliki kerawanan tinggi. Karenanya, mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami menjadi hal yang penting dan layanan informasi serta pengaduan harus menjadi acuan pelayanan di bidang kebencanaan.


"Berdasarkan hasil kajian cepat tentang layanan informasi dan penanganan bencana di lima kabupaten dan kota perlu dilakukan perbaikan," Yefri mengemukakan.

Dijelaskan, untuk Kota Padang misalnya, ditemukan saat ini sudah memiliki data jalur evakuasi dan cukup banyak dibandingkan daerah lain perlu dilakukan verifikasi dengan menghimpun masukan dari masyarakat. Selain itu jalur evakuasi di Padang belum dapat diakses oleh penyandang cacat.

Sementara itu, Kota Pariaman, jalur evakuasi berada di sepanjang jalan dari Pesisir ke arah yang sudah ditempuh rambu-rambu belum bisa diakses disabilitas.

Selanjutnya, di Kabupaten Padang Pariaman, data jalur evakuasi dan gempa tidak ada kendati ada 14 nagari di enam kecamatan yang ada di daerah rawan terdampak tsunami.

Sementara di Kabupaten Pesisir Selatan data jalur evakuasi gempa dan tsunami sudah ada sejak 2012 belum banyak hilang atau tidak terbaca lagi.

Kemudian di Kabupaten Kepulauan Mentawai jalur evakuasi belum ditulis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum menemukan lapangan evakuasi kendati belum maksimal.

Yefri juga mengungkapkan, Ombudsman menemukan bahwa Butuh 140 bangunan yang bisa digunakan sebagai tempat evakuasi sementara, namun saat ini yang baru ada empat bangunan dan ada 70 bangunan akan tetapi perlu dilakukan pengujian struktur.

Untuk pengelolaan pengaduan masyarakat, Ombudsman menemukan di Padang. Fasilitas pengaduan di BPBD Padang sudah disetujui namun alur dan pengawasan tidak dicantumkan.

Sementara di Kota Pariaman BPBD tidak memiliki fasilitas pengaduan yang baik karena tidak memiliki loket atau ruangan maupun layanan telepon.

Di Kabupaten Padang Pariaman ditemukan sudah ada sarana pengaduan tetapi belum ada pejabatnya dan di Kabupaten Pesisir Selatan sarana pengaduan hanya mengandalkan unit radio yang ada di Pusdalops.

Untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, fasilitas pengaduan radio dan informasi untuk kelompok masyarakat.

"Kami mendesak perlu ada SOPI tentang layanan informasi dan pengelolaan pengaduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kebencanaan bagi masyarakat," pungkas Yefri. (002)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...