• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Sumbar Datangi SMKN 8 Padang Bahas Penahanan Ijazah Siswa
PERWAKILAN: SUMATERA BARAT • Kamis, 20/02/2020 •
 

SHARE

Padang, (ANTARA) - Ombudsman mewakili Sumatera Barat mendatangi SMKN 8 Padang menindaklanjuti laporan dari orang tua siswa yang meminta bantuan pihak sekolah karena belum melunasi dana komite.

Tiba di SMKN 8 Padang yang beralamat di Jalan Raya Padang Indarung Cengkeh pada hari Rabu, Ombudsman bertemu dengan Kepala dan Komite Sekolah.

Menurut Asisten Ombudsman, perwakilan Sumbar Adel Wahidi berdasarkan kepala dan peraturan sekolah terkait kesalahpahaman dan ada persyaratan lain yang belum dilengkapi pelapor sehingga ijazah yang diberikan belum disediakan.

"Sayangnya, kepala dan Ketua Komite tidak dapat menjelaskan miss komunikasi dan syarat yang belum dilengkapi itu," kata dia.

Padahal, sebelumnya orang tua sudah datang ke sekolah termasuk menyerahkan surat keterangan tidak mampu.

"Kuat dugaan kami masalahnya adalah sumbangan komite yang belum dilunasi sehingga ijazah ditahan," ujarnya.

Setelah melakukan pembicaraan akhirnya Kepala SMKN 8 Padang Sahfelefi menyerahkan ijazah kepada dua siswa yang orang tuanya melapor ke Ombudsman.

Menurut keterangan kepala sekolah di SMKN 8 Padang ada 55 ijazah yang belum di ambil dengan berbagai masalah.

Ombudsman menyarankan pihak sekolah segera hubungi siswa atau orang orang tua untuk penyerahan ijazah tersebut.

"Mana yang belum melakukan sidik jari segera lakukan, yang belum menyumbang uang komite serahkan saja, komite harus punya seni lain yang tidak memaksa dalam menggalang dana," katanya.

Ombudsman juga mengapresiasi Dinas Pendidikan, Kepala sekolah dan komite yang mau telah merespon dengan baik persoalan ini.

Sebelumnya Ombudsman perwakilan Sumbar menerima laporan masih ada sekolah yang menahan ijazah siswa karena yang bersangkutan belum melunasi pembayaran uang komite.

"Ada tiga laporan yang masuk, ada dua sekolah yang diduga tidak memberikan ijazah kepada siswa karena masih berutang sumbangan komite," kata Adel.

Ia menyebutkan dua sekolah yang dilaporkan atas dugaan menahan ijazah yaitu SMA 1 Lubuk Basung dan SMKN 8 Padang.

Menurut dia komite sekolah memiliki kewenangan terbatas dalam menggalang dana yaitu hanya dalam bentuk bantuan dan sumbangan serta tidak boleh dalam bentuk pungutan.

"Sumbangan yang dikumpulkan harus sifatnya sukarela, tidak di paksa dan murni partisipasi," ujarnya.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...