Ombudsman Sultra Serahkan Hasil Penilaian Pelayanan Publik Tahun 2024 Kepada Kabupaten Buton
Kendari - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Buton. Laporan hasil penilaian tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Buton Syarifudin Saafa, pada Kamis (20/3/2024) di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara.Penyerahan laporan hasil penilaian ini dipimpin oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara Mastri Susilo.
Berdasarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Buton memperoleh nilai akhir sebesar 72,40, yang dikategorikan dalam Kualitas Opini Sedang (Zona Kuning).
Dengan perolehan ini, Kabupaten Buton menempati peringkat ke-14 dari seluruh Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.
Wakil Bupati Kabupaten Buton Syarifudin Saafa menyatakan bahwa hasil penilaian ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Kami akan terus melakukan perbaikan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat lebih serius dalam memberikan pelayanan publik. Saat ini, hanya dua OPD yang berhasil meraih Zona Hijau, sementara yang lainnya masih berada di Zona Kuning, dan bahkan ada yang masuk dalam Zona Merah. Kami berharap ke depan seluruh OPD dapat mencapai hasil yang lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara Mastri Susilo, menekankan pentingnya kepemimpinan muda dalam mendorong perubahan positif. "Kabupaten Buton merupakan salah satu kabupaten tertua di Sulawesi Tenggara dan saat ini dipimpin oleh generasi muda. Kami berharap semangat yang dimiliki oleh pemimpin muda dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buton agar ke depan dapat mencapai Zona Hijau," ungkapnya.
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi yang menjadi objek penilaian, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta sejumlah Puskesmas di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.
Dengan adanya hasil penilaian ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Buton dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
