Ombudsman Sultra Serahkan Hasil Penilaian Pelayanan Publik Tahun 2024 Kabupaten Muna
Kendari - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Muna. Laporan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Muna La Ode Asrafil, di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Selasa (25/3/2025). Penyerahan hasil penilaian ini dipimpin oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo.
Berdasarkan hasil penilaian, Pemerintah Kabupaten Muna memperoleh nilai akhir sebesar 77.12 yang dikategorikan dalam Kualitas Opini Sedang (Zona Kuning). Dengan perolehan ini, Kabupaten Muna menempati peringkat ke-10 dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara Mastri Susilo, menegaskan bahwa kehadiran langsung OPD dalam proses wawancara sangat berpengaruh terhadap penilaian pelayanan publik. Ia menjelaskan bahwa salah satu alasan pengurangan nilai dalam penilaian Ombudsman RI adalah ketidak hadiran Kepala Dinas atau penanggung jawab utama saat wawancara berlangsung. Memilih untuk diwakili oleh pihak lain akan menjadi tidak kompeten dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi mereka, maka hal tersebut berdampak negatif pada hasil penilaian.
Wakil Bupati Kabupaten Muna La Ode Asrafil, menekankan pentingnya komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan mencapai standar terbaik. Selain itu, ia meminta agar OPD bekerja sama dalam proses penilaian dari Ombudsman RI dengan melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Dengan adanya komitmen dari Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara, diharapkan pelayanan publik di wilayah tersebut dapat terus diperbaiki dan berjalan dengan baik. Hal ini juga mencerminkan peran aktif Ombudsman RI dalam memantau dan memberikan masukan terkait pelayanan publik agar lebih efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi yang menjadi objek penilaian, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta sejumlah Puskesmas di lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.
Dengan adanya hasil penilaian ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Muna dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
