• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Sulteng Incar Kerja Sama Supervisi Standar Kepatuhan dengan OPD se-Sulteng
PERWAKILAN: SULAWESI TENGAH • Jum'at, 06/01/2023 •
 
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prov. Sulteng M. Iqbal Andi Magga, SH, MH dengan Bupati Poso, dr. Verna Gladis Inkiriwang beserta jajaran.

Palu - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah membangun kerjasama untuk pendampingan supervisi standar pelayanan publik oleh OPD Pemda Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Poso. Komunikasi yang dibangun Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah M. Iqbal Andi Magga dengan Bupati Poso dr. Verna Gladis Inkiriwang telah mendekati titik temu.

Demikian juga halnya dengan Pemkab Morowali Utara. Pada pertemuan antara Kaper Ombudsman Sulawesi Tengah M. Iqbal Andi Magga dengan Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K bebarapa waktu yang lalu, disepakati untuk bekerja sama secara profesional guna memperbaiki pelayanan publik di lingkungan Pemda Morut yang masih mengalami banyak kekurangan, utamanya yang berkaitan dengan 14 standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009.

"Kami membutuhkan bantuan untuk meningkatkan prestasi kepatuhan di lingkungan Pemkab Morowali terhadap 14 standar pelayanan publik. Semoga bisa meningkat menjadi hijau di tahun mendatang," demikian harapan Wakil Bupati Morut yang ditemui di kediamannya.

Selain tiga kabupaten tersebut, Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah juga sedang menjajaki kerja sama dengan kabupaten lainnya, agar peningkatan pelayanan publik yang prima di Sulawesi Tengah dapat tercapai. "Upaya mewujudkan Sulteng sebagai daerah dengan pelayanan publik yang baik menjadi cita-cita pemerintah dan insan Ombudsman Sulteng. Oleh karenanya untuk mencapai hal tersebut kami akan terus mengimbau pemda kabupaten, kota dan provinsi agar mau berkolaborasi dan membangun sinergi dengan Ombudsman sebagai langkah pemenuhan hak rakyat atas layanan publik yang baik", ujar Iqbal.

Di awal tahun 2023, Iqbal berharap agar semua rencana kerja sama itu bisa dimulai. "Semoga tahun depan, kita sudah bisa mendapatkan kerja sama dengan beberapa Kabupaten untuk memulai pendampingan supervisi standar kepatuhan pelayanan publik." (eki/ss)





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...