Ombudsman Sulteng Berharap Penerapan ZI Menuju WBK-WBBM di Lingkungan Kemenkumham Dapat Terwujud
PALU- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK-WBBM) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (11/04/2023).
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Sulteng, Muhammad Rus'an Yasin yang hadir mewakili Ombudsman Sulteng menyampaikan bahwa untuk mencapai visi Reformasi Birokrasi secara nasional pada tahun 2025 yaitu terwujudnya pemerintahan kelas dunia yang profesional, dan berintegritas tinggi yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan menerapkan ZI WBK & WBBM yang baik dalam melayani masyarakat.
"Zona Integritas yakni meneguhkan dan meyakinkan hati untuk tidak menerima apapun dalam menjalankan tugasnya yg tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan WBBM adalah mengubah paradigma berpikir, cara pandang dalam melayani masyarakat, sudah saatnya masyarakat dilayani dengan baik," jelas Rus'an. "Sedangkan WBK adalah tindakan kita dalam melayani masyarakat dengan tidak menerima apapun, baik berupa gratifikasi, korupsi maupun melakukan KKN dalam melayani masyarakat. Dengan kata lain meneguhkan pola sikap, pola pikir dan pola tindak kita sebagai pelayan masyarakat agar sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan," lanjutnya.
Ia juga berharap bahwa penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di intitusi Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah akan dapat terwujud sehingga bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai penerima layanan.
Hadir dalam kegiatan ini sebagai peserta adalah seluruh pejabat dan staf Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah.
