Ombudsman Sulsel Kukuhkan KMPM, Sinergi Bersama Pers Awasi Pelayanan Publik
Makassar - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi mengukuhkan Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi (KMPM) pada Selasa (9/92025) dengan melibatkan insan pers. Pengukuhan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan kolaboratif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Sulawesi Selatan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan Ismu Iskandar, menegaskan pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam mendorong perbaikan pelayanan publik. Dalam sambutannya, ia memberikan perhatian khusus pada peran strategis jurnalis yang selama ini aktif mengawasi dan menyuarakan isu-isu publik.
"Pers memiliki peran vital dalam mengawal pelayanan publik. Dengan pengalaman mereka dalam menyampaikan informasi yang objektif, pers mampu memberikan kontrol sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses perbaikan," ujar Ismu.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keterlibatan insan pers dalam KMPM diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih solid antara masyarakat sipil, media, dan Ombudsman RI.
"Melalui keterlibatan insan pers dalam KMPM, kita berharap dapat menciptakan sinergi yang lebih baik untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari maladministrasi," tambahnya.
Selain pengukuhan KMPM, pada kesempatan yang sama Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatanl juga meluncurkan buku dengan judul Ombudsman dan Pelayanan Publik di Asia Tenggara, dan memperkenalkan podcast Simak yang bertujuan untuk meningkatkan literasi publik terkait pelayanan publik dan pengawasan maladministrasi.
Buku "Ombudsman dan Pelayanan Publik di Asia Tenggara", menyajikan pelayanan publik dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan pendekatan komparatif, publik dapat memperoleh wawasan mengenai tantangan serta solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Podcast SIMAK (Sorotan Isu Maladministrasi dan Aduan Masyarakat), sebagai media edukasi yang mudah diakses, podcast ini dirancang untuk menyampaikan informasi seputar isu maladministrasi, hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, serta prosedur pengaduan. Melalui format yang ringan namun informatif, dan menghadirkan beragam narasumber yang aspiratif, Podcast SIMAK diharapkan dapat menjangkau kalangan masyarakat yang lebih luas.
Dengan pengukuhan KMPM dan peluncuran dua program tersebut, Ombudsman Sulsel menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem pengawasan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi strategis antara Ombudsman RI, media, dan masyarakat sipil diyakini akan mendorong lahirnya perubahan positif dalam tata kelola pelayanan publik di daerah.
