Ombudsman Sulsel Kawal Program Sekolah Rakyat di Makassar, Temukan Potensi dan Catatan Kritis
Makassar - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan Ismu Iskandar bersama tim melakukan kunjungan kerja ke dua titik Sekolah Rakyat (SR) di Kota Makassar, yakni di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPKS) dan Sentra Wirajaya Salodong, Kamis (17/7/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan program strategis pendidikan berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berjalan sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
"Kami ingin memastikan proses kegiatan belajar mengajar berjalan lancar dan program ini benar-benar menyasar mereka yang berhak," ujar Ismu Iskandar saat meninjau ruang belajar dan fasilitas asrama di BBPKS Makassar.
Dari hasil peninjauan, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan menilai bahwa fasilitas di kedua sekolah pada dasarnya sudah cukup baik dan lengkap. Ruang kelas, laboratorium, hingga unit kesehatan sekolah (UKS) telah tersedia. Namun, Ismu Iskandar menyoroti beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
"Karena ini program baru, wajar jika masih ada yang perlu dibenahi. Kami menemukan beberapa fasilitas krusial seperti ruang makan yang nyaman dan perpustakaan masih dalam tahap pembangunan. Yang paling penting untuk menjadi perhatian utama adalah aspek keselamatan dan keamanan bangunan asrama," ujar Ismu.
Temuan lainnya yaitu Di SR Sentra Wirajaya Salodong, misalnya, fasilitas air bersih masih menjadi persoalan krusial. Suplai dari PDAM belum masuk dan pihak pengelola terpaksa mengandalkan sumur bor berkapasitas 10 kubik, padahal kebutuhan harian mencapai 25 kubik. "Sisanya kami harus beli air ke warga sekitar," ungkap salah satu pengelola.
Selain masalah infrastruktur, Ismu Iskandar juga memberikan catatan tajam terkait validitas data siswa. Ia menekankan pentingnya memastikan data BPS yang digunakan adalah data terbaru dan telah diverifikasi sesuai sensus terakhir.
"Tujuannya satu, agar program ini benar-benar diterima oleh mereka yang paling berhak, yaitu anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Data yang valid adalah kunci ketepatan sasaran," tutupnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ismu Iskandar juga menyempatkan diri memberikan motivasi langsung kepada para siswa Sekolah Rakyat di BBPKS. Ia menyampaikan bahwa kesempatan yang mereka dapatkan bukanlah hal biasa dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
"Selamat, kalian adalah orang-orang terpilih. Tidak semua anak punya kesempatan seperti ini, belajar di sekolah yang fasilitasnya lengkap, gratis, dan berasrama. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Bukan tidak mungkin, suatu hari nanti, di antara kalian ada yang menjadi polisi, TNI, bahkan bupati. Kuncinya adalah semangat belajar dan jangan pernah menyerah," ujar Ismu di hadapan para siswa.
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang terdaftar dalam Desil 1 dan 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan kelompok 20% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia. Di Sulawesi Selatan, program ini dijalankan di 15 titik yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, dengan Kota Makassar menjadi salah satu pusat pelaksanaannya.
Menurut Kepala BBPKS Makassar Ana Puspita Sari, dua titik SR di Kota Makassar masing-masing akan melayani jenjang SMP di Sentra Wirajaya dan jenjang SMA di BBPKS. Tahun ini, masing-masing lokasi menargetkan penerimaan sebanyak 150 siswa yang akan dibagi ke dalam enam rombongan belajar.
"Semua fasilitas ditanggung oleh pemerintah, termasuk kebutuhan asrama, makan, hingga pembinaan karakter," jelas Ana.
Selain itu Ana menjelaskan bahwa proses seleksi siswa dilakukan dengan sangat ketat untuk memastikan program ini tepat sasaran. Data awal calon siswa diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Setelah menerima data dari BPS, kami bersama tim dari puskesmas dan pihak terkait lainnya melakukan home visit. Kami datang langsung ke rumah calon siswa untuk validasi lapangan, melihat kondisi riil keluarga, serta menilai motivasi dan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan berasrama," ungkap Ana.
Ombudsman akan terus memantau perkembangan penyelesaian temuan-temuan ini agar visi besar Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dapat terwujud tanpa hambatan.
