Ombudsman Sulsel Dorong Penguatan Zona Integritas di Kanwil BPN, Reformasi Birokrasi Harus Berdampak Nyata
MAKASSAR - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, menegaskan pembangunan zona integritas di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan harus melampaui aspek administratif dan menghadirkan perubahan nyata pada kualitas pelayanan publik. Hal itu disampaikan Ismu saat menjadi narasumber dalam kegiatan internalisasi Pembangunan Zona Integritas dalam rangka Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah BPN Sulsel, Senin (20/04/2026).
Ismu mengatakan reformasi birokrasi saat ini memasuki fase baru. Fokusnya tidak lagi sekadar pemenuhan dokumen atau indikator formal, tetapi menjadi mesin pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurut dia, arah kebijakan reformasi birokrasi 2025-2045 menekankan birokrasi yang modern, transparan, serta didukung sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap digitalisasi.
"Zona integritas tidak boleh berhenti sebagai simbol atau seremoni. Harus hidup dalam praktik kerja sehari-hari, tercermin dari layanan yang lebih cepat, transparan, dan bebas dari maladministrasi," kata Ismu.
Ia menyebut capaian reformasi birokrasi sejauh ini menunjukkan kemajuan, terutama dalam peningkatan kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan.
Beberapa di antaranya adalah belum meratanya kualitas layanan antarwilayah, integrasi data yang belum optimal, serta potensi konflik kepentingan dan praktik koruptif di sektor pelayanan publik.
Dalam konteks pertanahan, Ismu menilai pembangunan zona integritas menjadi krusial karena kompleksitas layanan agraria. Persoalan tersebut meliputi konflik tanah, kepastian hukum, hingga transparansi proses administrasi.
Ia mendorong BPN memperkuat pendekatan berbasis sistem. Langkah itu mencakup digitalisasi layanan, integrasi data lintas sektor, serta mekanisme pengaduan yang terintegrasi.
"Di sektor pertanahan, integritas bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga kepercayaan publik. Ketika proses dapat dilacak, standar layanan jelas, dan pengaduan ditangani secara terbuka, di situlah integritas bekerja," ujarnya.
Ismu juga menekankan pentingnya komitmen anti-maladministrasi sebagai fondasi utama zona integritas. Hal itu meliputi penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi yang konkret, perluasan layanan digital, serta optimalisasi pengelolaan pengaduan melalui sistem nasional seperti SP4N-LAPOR.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya internal Kanwil BPN Sulawesi Selatan dalam memperkuat implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Tujuannya memastikan zona integritas tidak hanya memenuhi penilaian, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.
Menutup paparannya, Ismu menegaskan keberhasilan reformasi birokrasi ditentukan oleh konsistensi dan komitmen pimpinan serta seluruh jajaran.
"Integritas adalah hal yang paling mudah diucapkan, tetapi paling sulit dijalankan. Tanpa integritas, reformasi hanya menjadi rutinitas administratif. Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, akan menjadi fondasi kepercayaan publik dan kualitas pelayanan yang berkelanjutan," Pungkas Ismu.
