Ombudsman Sulsel Dorong Pengawasan Inklusif dan Peran Media dalam Pelayanan Publik
Makassar - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan pelayanan publik yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan "Ngobrol Pengawasan Inklusif Bareng Ombudsman Sulsel: Ngobrol Santai Isu Publik & Capaian Kinerja Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan", Selasa (3/2/2026) bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan Ismu Iskandar, memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025 Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan mencatat 876 akses laporan masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan. Dari jumlah tersebut, 385 laporan berhasil diselesaikan dan ditutup. Sektor agraria masih menjadi laporan terbanyak, disusul isu kepegawaian dan pendidikan.
"Sebagian besar laporan berasal dari masyarakat perorangan dan terlapor didominasi oleh pemerintah daerah. Ini menunjukkan masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitasi penyelesaian persoalan pelayanan publik," ujar Ismu.
Dari sisi dugaan maladministrasi, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan menemukan bahwa penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut masih menjadi persoalan utama di berbagai sektor layanan. Kondisi ini menunjukkan perlunya konsistensi penerapan standar pelayanan publik.
Sebagai upaya pencegahan maladministrasi, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan menyiapkan lima program strategis tahun 2026, yakni Ombudsman Berdampak, pencegahan maladministrasi sektoral, digitalisasi akses pengaduan, penguatan kepatuhan penyelenggara layanan, serta penguatan internal dan kepemimpinan pengetahuan.
Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais, dalam sambutannya menekankan bahwa tantangan pelayanan publik tidak hanya bersumber dari sistem, tetapi juga dari rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat. Karena itu, peran media dinilai sangat strategis dalam menyampaikan informasi hak dan kewajiban publik.
Ia juga menyoroti sejumlah isu krusial, seperti pelayanan pendidikan, persoalan agraria, layanan bagi penyandang disabilitas, serta kelompok marginal. "Pelayanan publik harus adaptif terhadap kondisi sosial dan norma lokal. Ombudsman RI hadir sebagai jembatan penyelesaian ketika regulasi belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan," jelas Indraza.
Kegiatan ini turut menjadi ruang dialog antara Ombudsman RI dan jurnalis untuk membahas berbagai isu aktual, mulai dari layanan pendidikan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, hingga persoalan pertanahan. Ombudsman RI mendorong kolaborasi dengan media sebagai mitra strategis dalam memperkuat pengawasan pelayanan publik.
Melalui forum ini, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan berharap kesadaran masyarakat terhadap hak atas pelayanan publik semakin meningkat, sekaligus mendorong penyelenggara layanan untuk bekerja lebih transparan, adil, dan akuntabel.
