Ombudsman Sulsel Bersama Anggota Komisi V DPR RI Tinjau Persiapan Uji Coba Kereta Api Jalur Barru-Palanro
MAROS - Komitmen menghadirkan layanan transportasi publik yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat kembali diperlihatkan dalam sosialisasi persiapan uji coba pengoperasian Kereta Api lintas Barru-Palanro. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, bersama Anggota DPR RI Komisi V, Teguh Iswara Suardi, mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi yang digelar oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKA Sulsel), Senin (8/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung melalui perjalanan menggunakan Kereta Inspeksi dari Stasiun Mandai menuju Stasiun Palanro tersebut menjadi bagian dari persiapan menjelang uji coba operasional lintas Barru-Palanro yang dijadwalkan pada 18 Juni 2026. Sejumlah pemangku kepentingan hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari pemerintah daerah, instansi perhubungan, Otoritas Pelabuhan Garoongkong hingga operator perkeretaapian.
Bagi Ombudsman Sulsel, kehadiran layanan transportasi baru tidak hanya berbicara tentang pembangunan infrastruktur, tetapi juga tentang kesiapan pelayanan yang akan diterima masyarakat. Karena itu, koordinasi sejak tahap awal menjadi penting untuk memastikan berbagai aspek pelayanan berjalan sesuai harapan publik.
Ismu Iskandar menegaskan bahwa manfaat pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
"Kereta api bukan sekadar sarana transportasi. Yang terpenting adalah bagaimana layanan ini mampu memberikan kemudahan, keselamatan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, seluruh pihak perlu memastikan bahwa kesiapan operasional berjalan beriringan dengan kesiapan pelayanan kepada pengguna," ujar Ismu.
Menurutnya, pengawasan pelayanan publik tidak dimulai ketika muncul keluhan, melainkan sejak tahap perencanaan dan persiapan layanan. Kehadiran berbagai instansi dalam forum koordinasi ini menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi potensi kendala yang dapat berdampak pada pelayanan kepada masyarakat setelah operasional dimulai.
"Pengawasan yang baik bukan menunggu masalah terjadi. Justru pada tahap persiapan seperti ini, seluruh pihak perlu memastikan informasi kepada masyarakat tersampaikan dengan baik, aspek keselamatan terpenuhi, dan mekanisme pelayanan berjalan dengan jelas. Dengan begitu, potensi keluhan maupun gangguan layanan bisa diminimalkan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Komisi V, Teguh Iswara Suardi, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan lembaga pengawas dalam mendukung pengembangan jaringan perkeretaapian di Sulawesi Selatan. Menurutnya, keberadaan kereta api diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut, seluruh pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama terkait kesiapan operasional lintas Barru-Pallanro. Bagi Ombudsman Sulsel, keberhasilan layanan publik tidak hanya ditentukan oleh berfungsinya sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara menghadirkan layanan yang aman, responsif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
