Ombudsman Sulbar Tindaklanjuti Laporan Warga, Pohon Membahayakan Pengendara Akhirnya Dipangkas
Mamuju - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat merespons laporan masyarakat terkait pohon yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan di wilayah Kabupaten Mamuju. Melalui rapat koordinasi lintas sektor, Ombudsman Sulbar berhasil mendorong percepatan penanganan dan pemangkasan pohon tersebut yang kini telah tuntas dilakukan, Rabu (6/8/2025).
Rapat koordinasi digelar sebelumnya di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sulbar dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat, Fajar Sidiq menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Ombudsman dalam memastikan pelayanan publik yang aman dan responsif terhadap potensi ancaman keselamatan masyarakat.
"Keselamatan masyarakat adalah prioritas. Pohon yang berpotensi membahayakan harus segera ditangani. Kami bersyukur pemangkasan telah dilakukan dan semua pihak menunjukkan komitmen dalam kolaborasi lintas instansi," ungkap Fajar.
Dari hasil rapat terungkap bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Mamuju sempat mengalami kendala teknis akibat kerusakan satu-satunya mobil crane. Namun berkat koordinasi intensif dan dukungan teknis dari Dinas Perhubungan serta kesiapsiagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Satpol PP, upaya pemangkasan tetap dapat dilakukan.
Pihak Dinas Perhubungan turut membantu pengaturan lalu lintas saat proses pemangkasan berlangsung, sementara DLHK melakukan eksekusi lapangan setelah peralatan pendukung tersedia. Anggaran untuk kegiatan ini telah disiapkan, dan koordinasi dengan pihak PLN serta Telkomsel juga dilakukan untuk memastikan keselamatan jaringan listrik dan komunikasi saat proses berlangsung.
Fajar menambahkan, kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana sinergi antar instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk menyelesaikan persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Ombudsman RI Sulbar mengapresiasi komitmen seluruh instansi yang terlibat dan akan terus melakukan pemantauan terhadap pelayanan publik di wilayah Sulawesi Barat. Ombudsman juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan potensi maladministrasi atau kelalaian pelayanan publik yang dapat membahayakan keselamatan umum.
Fajar juga menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju agar dapat lebih memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, khususnya kendaraan operasional seperti mobil crane, yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan responsif.
"Minimnya sarana seperti mobil crane menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas teknis di lapangan. Harapan kami, pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap hal ini agar ke depan tidak ada lagi kendala serupa yang bisa memperlambat penanganan aduan masyarakat," pungkas Fajar.
