Ombudsman Sulbar: Meski Kondisi Sulit, Penilaian Kepatuhan Mamuju Meningkat
Mamuju - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat menyerahkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju pada Kamis (27/1/2022). Kepala Ombudsman RI Sulawesi Barat, Lukman Umar dalam pengantarnya menyampaikan apresiasi atas pelayanan publik yang diberikan, meskipun Kabupaten Mamuju berada dalam kondisi yang cukup berat.
"Tahun lalu merupakan tahun terberat, karena di tengah kondisi gempa bumi dan Covid-19 tetap harus memberikan pelayanan dengan kondisi kedaruratan, dimana pelayanan tidak boleh berhenti dan harus tetap berjalan," kata Lukman
Pada kesempatan itu, Lukman juga menyampaikan terkait perkembangan Penilaian Kepatuhan ke depan yang semakin kompleks.
"Penilaian tahun ini akan lebih kompleks sebab yang akan dinilai bukan hanya fasilitasnya namun sudah menuju kualitasnya," lanjut Lukman.
Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI Sulawesi Barat karena telah memberikan hasil Penilaian Kepatuhan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI Sulbar karena sudah membawakan hasil Survei Penilaian Kepatuhan dengan hasil yang sesuai dengan apa yang sama-sama kita harapkan," ucap Sutinah.
Ia juga mengatakan bahwa penilaian yang dilakukan waktu itu masih penuh dengan keterbatasan.
"Penilaian yang dilakukan waktu itu masih penuh dengan keterbatasan dimana penilaian yang dilakukan dalam kondisi pasca gempa dan wabah Covid-19 dan alhamdulillah kita masih dapat memperoleh predikat Zona Hijau," lanjutnya.
Setelah beberapa kali dilakukan penilaian terhadap Kepatuhan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Mamuju mendapatkan predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) dan sampai saat ini berhasil mempertahankannya.
