Ombudsman Serahkan Rapor Survei Kepatuhan 2021 Provinsi Kaltim
Samarinda - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur Kusharyanto bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur HM Sa'bani untuk menyerahkan laporan hasil survei kepatuhan pemenuhan standar pelayanan publik tahun 2021 di lingkungan Pemprov, Pemkab dan Pemkot se-Kalimantan Timur, pada Selasa (25/1/2022).
Hasil penilaian terhadap kepatuhan pemenuhan standar pelayanan publik tahun 2021 yang diserahkan adalah untuk beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di sektor pendidikan, kesehatan, perizinan, dan kependudukan.
Kusharyanto menyayangkan bahwa Provinsi Kaltim masih masuk ke dalam zona kuning, namun diharapkan tahun ini bisa menjadi hijau.
"Terkait digitalisasi standar layanan, akan lebih baik jika informasi mengenai layanan bisa diakses secara online, jadi  bisa diakses masyarakat di mana saja agar masyarakat bisa mempersiapkan syarat sebelum mengunakan layanan," Kusharyanto menambahkan saran.
HM Sa'bani tidak memungkiri bahwa masih ada standar pelayanan yang belum memenuhi ketentuan. "Tentu ke depan saya harap OPD semuanya akan meningkatkan nilai pemenuhan standar pelayanan publik ini. Kita akan minta Karo Organisasi membuat surat dulu kepada OPD dengan melampirkan apa saja yang akan dinilai, supaya mereka tahu dan mempersiapkan," jelas HM Sa'bani.
Ia juga optimis di tahun 2022 ini kualitas layanan akan dapat meningkat, dan menginginkan semua OPD
nantinya akan cepat menyesuaikan untuk pemenuhan standar pelayanan publik ini.
