• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Sayangkan Vakumnya PPID di Papua Barat
PERWAKILAN: PAPUA BARAT • Jum'at, 19/03/2021 •
 
Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Y. Sombuk (Dok. Ombudsman Papua Barat)

Manokwari - TP Diera digitas saat ini sudah seharusnya semua informasi yang dibutuhkan masyarakat mudah didapatkan dari instansi pemerintah, namun nyatanya hal itu belum bisa ditemukan dipemerintahan yang ada di Provinsi Papua Barat.

Masyarakat masih sulit untuk memperoleh informasi, hal tersebut juga disebabkan karena kurang aktifnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana telah diatur sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentanf keterbukaan informasi publik.

"Transparansi itu penting, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi penting yang dia butuhkan dari pemerintah. Kita buka website pemerintah yang ada di Papua Barat, banyak isinya tidak ada. Kita harus kembali pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengamanatkan agar setiap badan publik wajib membuka informasi publik, jadi peran PPID harusnya aktif untuk membagikan informasi ke publik," ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Papua Barat, Musa Yosep Sombuk, saat dijumpai Tabura Pos diruang kerjanya, Rabu (17/3).

Musa juga menambahkan bahwa, selain PPID yang tidak aktif masyarakat juga tidak tahu harus mengadu kemana karena Komisi Informasi (KI) Papua Barat yang sudah dilantik sampai saat ini tidak tahu berada dimana.

"Kl Papua Barat ada tapi tidak ada. Kalau Kl ada, ada dimana? tidak ada yang tahu dimana alamatnya, minimal ada 1 baliho yang menandakan dia ada di kota ini. Sekarang masyarakat mau minta informasi ke Pemda lewat mana? Karena PPID juga tidak aktif. Kita mau akses terkait Perda-perda yang ada di Kabupaten maupun provinsi kita tidak bisa akses, seharusnya hal-hal seperti itu bisa terbuka dan mudah diakses oleh publik," tegas Musa.

Musa juga menegaskan bahwa tidak boleh ada alasan ketidakaktifan karena tidak ada anggaran atau karena keterbatasan anggaran, sebab menurutnya keterbukaan informasi publik itu adalah amanat Undang-Undang.

"Itu perintah Undang-Undang sehingga tidak boleh ada alasan tidak aktif. Jadi kalau pemimpin daerah sudah tanda tangan pakta integritas, maka keterbukaan informasi itu adalah mutlak," terang Musa. [CR46-R4]


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...