• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman sarankan Pemerintah Aceh fokus entaskan kemiskinan di 2020
PERWAKILAN: ACEH • Rabu, 25/12/2019 •
 
Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Aceh, Dr Takwaddin Husin. Foto by Dok. Ombudsman Aceh

SHARE

Meulaboh (ANTARA) - Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Aceh, Takwaddin Husin menyarakan kepada Pemerintah Provinsi Aceh agar memfokuskan pengentasan kemiskinan di Aceh pada tahun 2020.

"Hemat saya, jika tahun 2020 ini Pemerintah Aceh menshadaqahkan beras gratis kepada orang miskin di Aceh (Rp700 miliar) yang juga dibantu dengan Program Keluarga Harapan (PKH), serta membangunkan rumah layak huni (sekitar Rp850 miliar). Maka, Insya Allah dengan anggaran sekitar Rp1,35 triliun serta dukungan semua pihak, pada tahun 2021 Aceh akan bebas dari kemiskinan," kata Takwaddin Husin dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu.

Menurutnya, angka senilai Rp1,35 triliun sangat layak jika dibandingkan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) senilai Rp37,1 triliun.

"Solusinya mudah dan sederhana saja, yang penting Pemerintah Aceh harus peduli dan serius (entaskan kemiskinan)," katanya menambahkan.

Takwaddin mengatakan, penyebab Aceh miskin menurut Badan Pusat Statistik Aceh pada tahun 2019, pertama karena belum terpenuhinya pangan bagi 76 persen dari 15,32 persen masyarakat Aceh yang miskin.

Angka 15,32 persen ini, kata dia, merupakan angka tertinggi di Pulau Sumatera dan urutan ke-6 di Indonesia.

"Memang ada pembagian raskin (beras miskin), tetapi warga miskin banyak yang tak mampu menebus beras murah yang dibagikan. Memprihatinkan," tulisnya.

Ia menyarakan agar semua beras yang diperuntukkan bagi orang miskin di Provinsi Aceh diberikan berupa shadaqah, sehingga tidak perlu ada "tebusan".

"Tolong dihitung berapa anggaran yang diperlukan setahun untuk menshadaqahkan beras untuk masyarakat Aceh yang miskin. Apa sampai Rp700 miliar? Ya, segitu lah lebih kurang," katanya menguraikan.

Solusi kedua, menurut data BPS, ada 24 persen dari masyarakat Aceh yang miskin (dari angka 15,32 persen) yang saat ini masih menempati rumah yang tak layak huni dengan angka sekitar 10.000 unit lagi.

Sehingga, jika tahun 2020 bisa dibangun 10.000 unit rumah dengan harga per unit Rp85 juta seperti harga selama ini, berarti anggaran yg diperlukan sekitar Rp850 miliar.

Ia menjelaskan, solusi taktis, praktis, dan jangka pendek tersebut terinspirasi setelah dirinya saya berdiskusi dengan Kepala BPS Aceh sambil makan siang.

"Usulan di atas tentu hanya cocok untuk jangka pendek secara taktis. Sedangkan untuk solusi jangka menengah dan jangka panjang, tentu melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lain-lain, yang bersifat "kail". Ini bukan kritik, tapi saran kecil saja," kataTakwaddin Husin.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...