• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman: Sanksi untuk Lima Dinas di Agara Konsekuensi Ketidakpatuhan
PERWAKILAN: ACEH • Selasa, 09/06/2020 •
 
Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin Husin. Foto by Dok. Ombudsman

SHARE

BANDA ACEH - Bupati Aceh Tenggara, Raidin Pinim memberikan sanksi disiplin (sedang dan berat) terhadap lima Kepala SKPK setelah adanya hasil penilaian kinerja pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

Kebijakan tersebut dikeluarkan setelah adanya hasil penilaian kinerja sesuai surat Ombudsman RI Perwakilan Aceh nomor 13/3319/PC 01.04/XI/2019. Dimana, lima Dinas di Aceh Tenggara itu berada dalam zona merah pelayanan publik.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin mengatakan, pemberian sanksi disiplin terhadap lima kepala SKPK oleh Bupati Aceh Tenggara itu merupakan konsekuensi dari ketidakpatuhan para kepala instansi terhadap UU Pelayanan Publik.

"Malah ada kesan waktu tim Ombudsman RI Aceh melakukan penilaian dianggap remeh oleh pejabat di Kutacane. Sebetulnya kejadian ini tidak hanya terjadi di Aceh Tenggara, tetapi di banyak daerah lain di Aceh," kata Taqwaddin kepada AJNN, Selasa (9/6).

Taqwaddin menilai, pemberian sanksi tersebut harus disikapi secara positif dan objektif guna memberikan kepastian hukum terhadap standar pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini, kata Taqwaddin, penting diterapkan supaya pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

"Parameternya adalah standar pelayanan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Taqwaddin juga menjelaskan, standar pelayanan publik meliputi maklumat layanan, SOP, standar biaya, waktu, dan lain-lain yang sudah jelas diatur dalam UU Pelayanan Publik.

Pemenuhan standar ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemberi layanan.

Ombudsman, lanjut Taqwaddin, sudah enam tahun berturut-turut melakukan penilaian terhadap pemenuhan standar ini. Bahkan sebelum menilai, terlebih dahulu diberikan pembinaan hingga pelatihan.

Namun apa yang kami bina, tidak diterapkan, padahal pejabatnya hadir ke Bukittinggi, Sumatera Barat pada acara pelatihan tersebut. Mungkin pejabat yang diutus tidak menyampaikan ke atasannya," tutur Taqwaddin.

Dirinya berharap, semua instansi pelayanan publik harus menerapkan standar sesuai dengan perintah undang-undang. Karena, setiap pejabat yang dilantik selalu disumpah untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan, termasuk UU Pelayanan Publik. 





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...