Ombudsman RI Tinjau Sekolah Rakyat di Padang, Soroti Penguatan Regulasi Hingga Perlindungan Kekerasan Seksual pada Siswa Berasrama
Padang - Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution melakukan Kunjungan ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang dan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 4 Padang. Kunjungan dilakukan dalam rangka memantau secara langsung penyelenggaraan layanan pendidikan sekaligus mengidentifikasi berbagai capaian, tantangan, dan kebutuhan penguatan tata kelola pada program Sekolah Rakyat pada Selasa (9/6/2026).
Maneger Nasution menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perlindungan peserta didik dalam penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah. Ia juga menyampaikan hasil kajian Ombudsman terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat secara nasional. Menurutnya, keberlanjutan program membutuhkan landasan regulasi yang lebih kuat agar pelaksanaannya tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mampu menjamin pemenuhan hak-hak peserta didik.
"Sekolah Rakyat memerlukan penguatan regulasi serta penguatan penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik agar penyelenggaraan program dapat berjalan secara efektif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat," ujar Maneger.
Ia menambahkan bahwa kualitas layanan pendidikan harus menjadi perhatian utama, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta ketersediaan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten.
Ombudsman juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek perlindungan anak, terutama pada satuan pendidikan berbasis asrama. Menurut Maneger, sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus menjadi bagian integral dari tata kelola sekolah.
"Sekolah perlu memastikan adanya sistem perlindungan yang kuat bagi peserta didik, terutama dalam mencegah dan menangani potensi terjadinya kekerasan seksual yang kerap menjadi perhatian di lingkungan pendidikan berasrama," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi, menegaskan komitmen Ombudsman Sumatera Barat untuk terus mengawal penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari pengawasan pelayanan publik.
Menurut Adel, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari jumlah siswa yang terlayani, tetapi juga dari kualitas layanan pendidikan yang diterima peserta didik sesuai standar pelayanan publik yang berlaku.
"Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat akan terus melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kami berharap program ini mampu menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala SRMP 4 Padang menjelaskan bahwa SRMP 4 Padang merupakan salah satu Sekolah Rakyat rintisan yang beroperasi di lingkungan BBPPKS Padang. Program Sekolah Rakyat sendiri lahir sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan kelompok rentan yang berisiko putus sekolah.
Saat ini pemerintah tengah mempercepat pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen di berbagai wilayah Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Barat, saat ini pembangunan Sekolah Rakyat permanen sedang berlangsung di Kabupaten Dharmasraya di atas lahan sekitar 10 hektare. Fasilitas tersebut nantinya akan menjadi pusat layanan pendidikan bagi peserta didik Sekolah Rakyat di wilayah Sumatera Barat.
Selama masa transisi menuju operasional sekolah permanen, peserta didik yang saat ini menempuh pendidikan di sekolah-sekolah rintisan direncanakan akan dipindahkan secara bertahap ke Sekolah Rakyat permanen Dharmasraya. Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.
SRMP 4 Padang saat ini menampung 145 siswa yang terbagi dalam enam rombongan belajar. Untuk mendukung proses pendidikan dan pembinaan, sekolah didukung oleh 14 wali asuh, enam wali asrama, serta tenaga pendidik yang mendampingi peserta didik selama 24 jam di lingkungan sekolah dan asrama.
Berbagai fasilitas penunjang pembelajaran telah tersedia, mulai dari asrama, perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, hingga teater studio yang dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan keterampilan dan kreativitas siswa.
Kepala SRMP 4 Padang menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat dirancang secara komprehensif melalui tiga komponen utama, yakni program persiapan, program akademik, dan program asrama.
Pada tahap persiapan, seluruh peserta didik mengikuti proses talent mapping untuk memetakan potensi, minat, bakat, serta kebutuhan pengembangan masing-masing siswa. Sementara program akademik dilaksanakan berdasarkan kurikulum nasional melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
Adapun program asrama difokuskan pada pembentukan karakter dan kemandirian siswa melalui penguatan nilai spiritual, pengembangan kecakapan hidup, kemampuan bahasa dan komunikasi, pendidikan kewirausahaan, serta peningkatan kepedulian terhadap lingkungan.
Pihak sekolah juga melaporkan sejumlah capaian positif sejak program berjalan, terutama dalam meningkatkan angka partisipasi dan kehadiran peserta didik yang sebelumnya berasal dari kelompok rentan pendidikan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain keterbatasan kapasitas ruang belajar serta pengaturan kunjungan wali murid yang belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, sekolah terus melakukan berbagai upaya perbaikan, seperti optimalisasi penggunaan anggaran sesuai kebutuhan prioritas, pengembangan metode pembelajaran yang lebih adaptif dan inklusif, serta penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan dokumentasi penyelenggaraan program.
Terakhir, kunjungan tersebut menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan yang dilakukan Ombudsman RI terhadap implementasi program-program strategis pemerintah.
Dengan berbagai penguatan yang terus dilakukan, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, sekaligus menghadirkan layanan pendidikan yang lebih inklusif bagi anak-anak dari kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan. (*)
