Ombudsman RI Pastikan Pelaksanaan Program MBG di Ambon Berjalan Optimal
AMBON - Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Ambon dengan meninjau SMP Negeri 6 Ambon, pada Selasa (28/7/2026). Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan program nasional tersebut berjalan sesuai tujuan, memenuhi standar pelayanan publik, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata.
Dalam kunjungan tersebut, Fikri Yasin menegaskan bahwa pengawasan terhadap Program MBG merupakan bagian dari tugas Ombudsman dalam memastikan kualitas pelayanan publik terlaksana sesuai ketentuan. Menurutnya, program pemenuhan gizi bagi peserta didik harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
"Yang ingin kami pastikan adalah program ini benar-benar sampai kepada masyarakat di tingkat paling bawah. Apabila ditemukan kendala di lapangan, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan tindakan korektif agar tata kelola program semakin baik," ujar Fikri.
Berdasarkan hasil peninjauan, Ombudsman masih menemukan adanya wilayah di Kota Ambon yang belum terjangkau oleh layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, khususnya di kawasan timur Kota Ambon. Kondisi tersebut menjadi perhatian Ombudsman RI agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dalam memperluas jangkauan layanan sehingga seluruh masyarakat yang berhak dapat memperoleh manfaat program.
Fikri menilai kondisi geografis Kota Ambon relatif mendukung percepatan pembangunan SPPG di wilayah yang masih belum terlayani. Menurutnya, setiap kendala dalam pelaksanaan program harus dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan menjadi alasan untuk menghentikan program.
"Program Makan Bergizi Gratis harus terus dilanjutkan karena memberikan manfaat besar bagi generasi muda Indonesia. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan perlu menjadi bahan pembenahan agar kualitas pelaksanaannya semakin baik," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan apresiasi atas pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI. Menurutnya, pengawasan tersebut menjadi masukan penting bagi Pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBG. Pemerintah Kota Ambon juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperluas cakupan layanan, termasuk mendorong penambahan dapur MBG di wilayah yang masih belum terjangkau.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat menyoroti pentingnya pemerataan pelaksanaan Program MBG di Kota Ambon. Meskipun telah tersedia sekitar 30 dapur MBG, Ombudsman mencatat bahwa Kecamatan Leitimur Selatan hingga saat ini masih belum memperoleh layanan, padahal wilayah tersebut merupakan bagian dari Kota Ambon.
"Kami mencatat bahwa dari sekitar 30 dapur MBG yang telah beroperasi di Kota Ambon, Kecamatan Leitimur Selatan masih belum terjangkau. Padahal wilayah tersebut masih berada dalam administrasi Kota Ambon. Oleh karena itu, kami berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara merata dan tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian layanan," ujarnya.
Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program harus terus diperkuat, terutama terkait kualitas makanan yang disiapkan oleh pihak dapur serta pelaksanaannya di tingkat sekolah, baik oleh siswa maupun guru. Dengan pengawasan dan perhatian yang baik, berbagai persoalan teknis yang muncul di lapangan diharapkan dapat diselesaikan secara optimal
Melalui pengawasan tersebut, Ombudsman RI berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Ambon terus mengalami perbaikan, baik dari aspek pemerataan layanan, kualitas penyelenggaraan, maupun pengawasan di lapangan. Dengan demikian, program ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh peserta didik serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan. (VR-ORI/MALUKU)
