Ombudsman RI Papua Barat Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial di Kantor Pos Indonesia Manokwari
MANOKWARI - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat Amus Atkana beserta jajaran melakukan monitoring penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) berupa sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Rabu Rabu (26/02/2025) di Kantor Pos Indonesia Manokwari Provinsi Papua Barat.
Pada kesempatan tersebut Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat melihat jalannya proses penyaluran bansos tersebut didampingi juga oleh Kepala Kantor Pos Indonesia Manokwari, D. Harmoko Pandiangan.
Atkana mengapresiasi kerja Kantor Pos Indonesia Manokwari yang telah melakukan upaya pelayanan penyaluran bantuan maupun tugas kerja lainnya, Atkana juga menyampaikan bahwa Kantor Pos Indonesia Manokwari perlu menciptakan inovasi- inovasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat yang melakukan pelayanan di Kantor Pos mendapatkan pelayanan dengan rasa nyaman dan puas sesuai yang diataur dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pandiangan menyambut baik pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh Ombudsman dan menyampaikan ucapan terima kasih karena telah memberikan saran dan masukkan guna perbaikkan pelayanan di Kantor Pos Indonesia Manokwari. "Kami tentunya terus berupa melakukan perbaikkan- perbaikkan pelayanan terutama saat penyaluran bantuan" ungkap Pandiangan.
Dalam kesempatan tersebut juga, Ombudsman RI Papua Barat bertemu secara langsung dengan masyarakat yang sedang melakukan pelayanan. Atkana menyampaikan bahwa Ombudsman RI merupakan lembaga pengawas pelayanan publik yang salah satu tugasnya mengawasi penyaluran bantuan pemerintah. "Mama dan Bapa sekalian dapat melapor kepada kami terkait layanan bantuan sosial yang menurut Bapa dan Mama tidak sesuai dengan aturan" ungkap Atkana.
Masyarakat menyambut baik kehadiran Ombudsman RI Papua Barat di kantor Pos Indonesia Manokwari, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang secara langsung meyampaikan keluhan - keluhan terkait data penerima bantuan yang dianggap tidak sesuai.
Atkana menyarankan masyarakat untuk dapat langsung melapor ke kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat mengingat letak Kantor Ombudsman yang bersebelahan dengan Kantor Pos Indonesia Manokwari. (AB)
