Ombudsman RI Papua Barat Gelar Pertemuan dengan Komisi Informasi untuk Tingkatkan Transparansi Pelayanan Publik
Manokwari - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat menggelar pertemuan dengan Komisi Informasi (KIP) Provinsi Papua Barat guna membahas berbagai isu terkait keterbukaan informasi publik di wilayah tersebut. Pertemuan ini berlangsung di kantor KIP Papua Barat dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana beserta Keasistenan Pencegahan Maladministrasi serta Ketua KIP Papua Barat, Andi Sastra Beny Saragih yang didampingi oleh komisioner lainnya. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Rabu (12/03/2025) dan bertempat di Kantor KIP Papua Barat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga menyoroti pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelayanan publik. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat menegaskan bahwa media, terutama lembaga penyiaran, memiliki peran strategis dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang mengenai hak-hak publik dalam memperoleh layanan yang berkualitas.
"Kami melihat bahwa peran KIP Papua Barat sangat penting dalam memastikan bahwa informasi yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, baik publik maupun swasta, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga sejalan dengan tugas Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik," ujar Atkana.
Sementara itu, Ketua KIP Papua Barat menyambut baik pertemuan ini dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan Ombudsman dalam meningkatkan pengawasan terhadap isi siaran yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat.
Dalam pertemuan ini, KIP Papua Barat juga menyampaikan kendala-kendala yang dialami menjadi hambatan dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Namun, Saragih selaku Ketua KIP Papua Barat mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kinerja meski dengan segala keterbatasan. Dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi, KIP Papua Barat terus berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memperkuat kapasitasnya.
Dengan adanya sinergi ini, diharapkan Komisi Informasi Papua Barat semakin berkualitas dan berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam mendapatkan layanan publik yang optimal. (RW/ORI-Papbar)
