Ombudsman RI Kalsel Dukung Komitmen Layanan Publik Terstandar di BPTU-HPT Pelaihari
Pelaihari-Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan menekankan urgensi pelayanan publik terstandar dalam upaya pencegahan terhadap potensi maladministrasi, dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, di bawah Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh stake holder penyelenggaraan pembibitan ternak, serta para peternak di Kabupaten Tanah Laut, Selasa (29/10/2024).
Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan Benny Sanjaya menyampaikan bahwa layanan publik terstandar merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. "Undang-Undang Pelayanan Publik telah mengatur hak dan kewajiban baik terhadap penyelenggara layanan, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan, transparansi standar pelayanan publik merupakan hak bagi masyarakat, bagi kita sebagai penyelenggara turut berfungsi sebagai pedoman dalam melayani publik secara akuntabel,” kata Benny.
Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Samsul Fikar menyampaikan bahwa BPTU-HPT Pelaihari telah menyelenggarakan pelayanan penyediaan komoditas produk unggulan, untuk memenuhi kebutuhan para peternak, diantaranya bibit itik Alabio yang merupakan itik asli Kalimantan serta itik Mojosasi dan Itik PMP, Kambing Peranakan Etawa, Sapi Madura, dan Bibit tanaman hijauan pakan ternak. "Seluruh produk unggulan kami telah bersertifikasi SNI, guna menjamin kualitas terhadap produk yang diterima para peternak. Forum konsultasi publik ini kita laksanakan untuk mendapat masukan dari seluruh peserta atas Standar Pelayanan yang akan kita terapkan, kami berkomitmen menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat, terimakasih atas dukungan seluruh pihak dan Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan,” kata Samsul.
Pada kesempatan yang sama dilakukan kegiatan launching aplikasi SAPPA ALMO, sebagai sistem aplikasi pemasaran produk unggulan BPTU-HPT Pelaihari untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik di bidang penyediaan bibit ternak.
