Ombudsman RI Kalbar Hadiri Forum Konsultasi Publik Disdukcapil Pontianak, Dorong Inovasi dan Kepatuhan SOP
PONTIANAK - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menghadiri Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak, pada Selasa (23/09/2025), di Aula Kantor Terpadu Kota Pontianak. Forum ini mengangkat tema peningkatan pelayanan administrasi kependudukan melalui partisipasi masyarakat.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalbar, Tariyah, menyampaikan apresiasi atas komitmen Disdukcapil Kota Pontianak yang secara rutin menyelenggarakan forum tersebut sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas publik.
"Kami mengapresiasi Forum Konsultasi Publik ini. Inovasi layanan yang terus dilakukan Disdukcapil merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Tariyah.
Tariyah menekankan bahwa setiap inovasi layanan harus dibarengi dengan penyediaan informasi yang jelas dan transparan, serta kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini penting untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai prinsip keadilan dan akuntabilitas.
"Kami mendorong agar inovasi seperti sistem antrian online disusun secara transparan, mudah diakses, dan benar-benar memberi kemudahan kepada masyarakat," tambahnya.
Kepala Disdukcapil Kota Pontianak, Erma Suryani, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung dalam rangka evaluasi dan perbaikan layanan.
"Forum ini menjadi sarana komunikasi dua arah, di mana masyarakat dapat memberikan masukan untuk peningkatan pelayanan kami," jelas Erma.
Sementara itu, Ketua Panitia Forum, Donna Katrina, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk turut mengawasi dan terlibat aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
"Aspirasi yang terkumpul dalam forum ini akan menjadi bahan evaluasi kebijakan. Masyarakat juga kita ajak berpartisipasi aktif dalam pengawasan terhadap pelayanan publik," ungkap Donna.
Forum ini diikuti oleh berbagai perwakilan masyarakat, organisasi sosial, serta stakeholder terkait. Diharapkan hasil forum dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan dan pembenahan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (HN/ORI-Kalbar)
