Ombudsman RI Gandeng UIN Mahmud Yunus Batusangkar Bangun Budaya Antimaladministrasi di Kampus
BATUSANGKAR - Ombudsman RI memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, yang dilanjutkan dengan kuliah umum bertema "Peran Perguruan Tinggi Bersama Ombudsman dalam Membangun Budaya Anti Maladministrasi di Sumatera Barat", pada Rabu (10/6/2026) di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ombudsman RI ke kampus tersebut. Menurutnya, kerja sama antara perguruan tinggi dan Ombudsman menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya tata kelola pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi dalam sambutannya menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik yang baik tidak dapat dilepaskan dari dua faktor utama, yakni keberadaan lembaga yang baik harus di suport oleh sumber daya manusia (SDM) yang baik.
"Pelayanan publik yang berkualitas lahir dari institusi yang memiliki tata kelola yang baik dan didukung oleh SDM yang berintegritas, profesional, serta memiliki komitmen terhadap kepentingan masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi.
Pada kesempatan tersebut, Anggota Ombudsman RI, Manager Nasution, menyampaikan kuliah umum di hadapan sivitas akademika UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Dalam paparannya, Manager Nasution menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam membangun budaya anti maladministrasi sejak dini.
Menurutnya, kampus merupakan ruang strategis untuk menanamkan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, serta budaya kritis terhadap praktik-praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang turut mengawal terciptanya pelayanan publik yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia juga mengajak sivitas akademika untuk aktif mengembangkan kajian, riset, dan berbagai program edukasi yang berkaitan dengan pengawasan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dan UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Kerja sama tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan berbagai program kolaboratif, mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga peningkatan literasi pelayanan publik di lingkungan perguruan tinggi.
Melalui kerja sama ini, Ombudsman RI berharap dapat memperluas partisipasi akademisi dalam mengawal kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat budaya antimaladministrasi di Sumatera Barat.
