Ombudsman RI Dorong Kabupaten Sarmi Tingkatkan Pelayanan Publik Menjadi Zona Hijau
![](content/images/pwk/9_20221216_125611.jpeg)
SARMI - Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya didampingi oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua, Yohanes B. J. Rusmanta melakukan pertemuan dengan Bupati Sarmi, Markus Mansnembra dalam rangka koordinasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik bertempat di Ruang Kerja Penjabat Bupati, Selasa (13/12/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Dadan menyampaikan bahwa sebagai salah satu daerah yang dinilai mempunyai pelayanan publik rendah maka Ombudsman RI mengunjungi Kabupaten Sarmi dan ingin menyaksikan sendiri dari dekat sejumlah kantor, dan instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
"Ya, kita ke sini (Sarmi) ingin melihat dari dekat pelayanan publik seperti apa. Memang kondisi geografis di Sarmi punya tantangan sendiri, dan tiap daerah punya tantangan yang berbeda, tapi kami lihat pelayanan disini memang butuh peningkatan. Mungkin kalau mau buat yang quality improvement belum bisa, tapi paling tidak quality control dan quality assurance terkait standar pelayanan mungkin yang harus digenjot, itu dulu yang harus dipenuhi," jelas Dadan.
"Kalau mau quality improvement seperti di kota-kota besar, kota-kota yang lebih maju banyak sekali yang harus dilakukan, tapi kami yakin pada saatnya bisa berpacu seperti daerah lainnya," tambahnya.
Diakui bahwa dari hasil Survei Kepatuhan, indeks pelayanan publik Kabupaten Sarmi berada di Zona Merah. "Hal ini perlu menjadi concern sebab secara prioritas nasional 75 persen seluruh Kabupaten harus masuk Zona Hijau," katanya menambahkan.
Bupati Sarmi, Markus Mansnembra menyambut baik dan sangat mengapresiasi kedatangan Anggota Ombudsman RI di Kabupaten Sarmi. Selaku Bupati Sarmi, ia pun sangat mengharapkan adanya perbaikan serta pendampingan khusus yang dilakukan oleh Ombudsman RI melalui Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua guna peningkatan pelayanan publik secara prioritas nasional.
Di akhir pertemuan tersebut, disepakati bahwa Ombudsman RI akan melakukan diskusi lalu akan menyarankan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, dan para kepala OPD yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan perlunya dilakukan pendampingan khusus yang dilakukan Ombudsman RI agar Kabupaten Sarmi bisa masuk Zona Hijau.