Ombudsman RI dan UIN Imam Bonjol Padang Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Padang - Ombudsman RI dan UIN Imam Bonjol Padang menggelar Kuliah Umum dan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan "Membangun Ekosistem Pelayanan Publik yang Responsif melalui Kolaborasi Ombudsman dan Perguruan Tinggi" di Gedung J Kampus III UIN Imam Bonjol Padang Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 400 mahasiswa dan civitas akademika UIN Imam Bonjol Padang.
Kegiatan dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat Adel Wahidi, serta Rektor UIN Imam Bonjol Padang Martin Kustati.
Pada kesempatan tersebut, Anggota Ombudsman RI, Manager Nasution memaparkan materi mengenai Ombudsman RI, pelayanan publik, tugas dan fungsi Ombudsman, serta berbagai bentuk maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya peran mahasiswa dan akademisi dalam membangun budaya anti maladministrasi dan menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan kampus maupun masyarakat.
Sementara itu, dalam sambutannya, Adel Wahidi menyampaikan harapan agar kerja sama antara Ombudsman dan UIN Imam Bonjol Padang semakin memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi mahasiswa dan civitas akademika.
Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Martin Kustati menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Ombudsman menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan kampus. Ia juga berharap kerja sama tersebut dapat mendukung berbagai program pengabdian kepada masyarakat, termasuk upaya pencegahan maladministrasi.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dan UIN Imam Bonjol Padang tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui kerja sama ini, kedua pihak berkomitmen memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pencegahan maladministrasi, serta pertukaran data dan informasi publik. (*)
