Ombudsman RI dan PP Muhammadiyah Bahas Penguatan Pengawasan Pelayanan Publik
Yogyakarta - Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher bersama Anggota Partono dan Kepala Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Muflihul Hadi beserta jajaran bertemu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta, Jumat (23/10/2026). Rombongan bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, untuk berdiskusi mengenai penguatan kerja sama, pendidikan, pencegahan maladministrasi, dan berbagai persoalan pelayanan publik.
Pertemuan ini menyoroti pentingnya edukasi untuk mendorong masyarakat agar lebih mengenali penyimpangan pelayanan publik serta memahami mekanisme pelaporannya. Nuzran menekankan bahwa pemahaman masyarakat adalah kunci utama dalam pengawasan.
"Edukasi mengenai maladministrasi penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-haknya dalam pelayanan publik, serta mendorong masyarakat mengenali dan melaporkan dugaan maladministrasi," ujar Nuzran.
Untuk memperluas jangkauan edukasi tersebut, Nuzran juga menyoroti pentingnya membangun sinergi dengan lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan. "Kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat membuat upaya pencegahan maladministrasi dan peningkatan kualitas pelayanan berjalan lebih efektif," tambahnya.
Nuzran juga menegaskan posisi Ombudsman RI sebagai Magistrature of Influence. Pendekatan ini menekankan upaya perbaikan pelayanan publik melalui pengaruh moral dan kelembagaan dengan mengedepankan dialog, edukasi, pemberian rekomendasi, serta penguatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyambut baik langkah tersebut. Ia berharap Ombudsman dapat terus memberikan dampak nyata dalam perbaikan birokrasi yang menurutnya membutuhkan napas panjang.
"Ombudsman diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam mendorong perubahan pascareformasi. Pembenahan birokrasi bukan hal yang mudah, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik," ujar Prof. Dr. Haedar Nashir.
Ke depannya, Ombudsman RI berharap komunikasi dan sinergi dengan PP Muhammadiyah dapat terus terjalin untuk mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
