Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI Perkuat Sinergi Pelayanan Publik di Jawa Barat
Dalam kesempatan tersebut, Maneger Nasution, menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama Komisi II DPR RI dalam rangka memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, sinergi lintas lembaga menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pengawasan yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Sejak awal diskusi, saya menyampaikan kepada Kang Dede bahwa saya akan membantu memastikan setelah pertemuan ini terbangun koordinasi dan kolaborasi yang lebih kuat untuk pelayanan publik di Jawa Barat. Saya juga memberikan perhatian khusus sebagai Koordinator Wilayah Jawa Barat agar momentum ini menjadi upaya bersama dalam menjaga profesionalitas pelayanan publik," ujar Maneger.
Maneger menambahkan, penguatan solidaritas, identitas, dan kapabilitas kelembagaan menjadi pesan penting dalam kepemimpinan Ombudsman RI saat ini. Oleh karena itu, seluruh kantor perwakilan didorong untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, maupun organisasi perangkat daerah terkait. Menurutnya, langkah silaturahmi, koordinasi, dan kolaborasi yang proaktif menjadi bagian penting dalam memperkuat fungsi pengawasan Ombudsman di daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyampaikan bahwa kolaborasi merupakan konsep utama dalam memperkuat efektivitas pengawasan pelayanan publik. Selain itu, ia menilai Ombudsman perlu mampu memanfaatkan seluruh potensi yang tersedia serta menghadirkan gagasan dan terobosan sebelum persoalan pelayanan publik berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
"Kuncinya adalah kolaborasi, kemudian mampu memanfaatkan potensi yang ada serta tidak boleh menunggu adanya masalah sehingga harus proaktif. Perlu membangun kerja sama dengan DPRD yang memiliki fungsi pengawasan dan anggaran, serta memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah. Dengan sinergi yang baik, akan terbuka ruang yang lebih besar untuk mendorong perbaikan pelayanan publik," ujar Dede Yusuf.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Ombudsman RI dalam memperluas jejaring kerja kelembagaan guna mendukung pengawasan pelayanan publik yang lebih responsif dan solutif. Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat diharapkan dapat terus menghadirkan pengawasan yang profesional, akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Barat. (*)
