• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman RI Adakan Dialog dengan Petani Barito Kuala
PERWAKILAN: KALIMANTAN SELATAN • Rabu, 27/10/2021 •
 
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat berdilog dengan para petani di Kabupaten Barito Kuala, Rabu (27/10/2021)

Barito Kuala - Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengadakan dialog dengan para petani untuk mendengarkan permasalahan yang dihadapi para petani pada Rabu, (27/10/2021) setelah sebelumnya meninjau kawasan pertanian yang berada di Desa Karang Indah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Yeka Hendra Fatika dalam arahannya kepada petani menekankan untuk menjadi petani yang tidak selalu mengharapkan bantuan pemerintah. Ia menyampaikan bahwa dari pengalamannya berkunjung ke daerah, bahwa setiap daerah pasti ada petani kaya (sukses) dan petani miskin.

Ia menjelaskan bahwa ada ciri-ciri petani kaya. Pertama tekun berprofesi sebagai petani, kedua selalu menjaga kebersihan sawahnya, ketiga mampu mengelola kelompok tani dan pegang peranan di sektor pertanian. Keempat memiliki akses pasar dan kelima memiliki perencanaan atau antisipasi jika terjadi bencana.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Perencanaan Madya Bappenas Andi Setyo Pambudi, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel Hadi Rahman, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Kuala Murniati, Kepala Desa Karang Indah dan Kelompok Tani Desa Karang Indah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala.

Sutrisno salah seorang petani menyampaikan harapannya agar para petani di desanya dapat diberikan bantuan bibit dan penyuluhan untuk tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti pembudidayaan tanaman porang. Selain itu, ia juga mengharapkan bantuan pemerintah untuk mencarikan pasar hasil pertanian mereka.

Kepala Dinas Pertanian Murniati menyampaikan bahwa dinas pertanian terus berupaya untuk memberikan bantuan untuk membantu para petani di Kabupaten Barito Kuala. "Meskipun anggaran dinas pertanian kecil, serta sangat terbatas. kami tetap berupaya untuk mencari solusi dan batuan ke pemerintah provinsi dan kementerian pertanian untuk para pertani," tuturnya.

Andi juga menyampaikan bahwa kelemahan dalam pengusulan pembangunan adalah tidak adanya dokumen tertulis yang dibuat, termasuk para petani. Ia juga ingin meluruskan bahwa fungsi stimulus/bantuan yang diberikan pemerintah dengan tujuan mewujudkan kemandirian masyarakat, bukan justru sebaliknya menjadikannya ketergantungan.

Rujalinor

Asisten Ombudsman Kalsel


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...