• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman: Proses Perizinan di Jember Contoh Tidak Baik
PERWAKILAN: JAWA TIMUR • Kamis, 13/02/2020 •
 
Achmad Khoiruddin, Kepala keasistenan penyelesaian laporan Ombudsman RI Jawa Timur (foto doc. beritajatim.com)

SHARE

Jember (beritajatim.com) - Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur turun ke Kabupaten Jember untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat soal dugaan maladministrasi di tubuh pemerintah daerah setempat.

Ombusman meminta bertemu dengan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Kepala Dinas Pendapayan Daerah Jember. Tujuannya adalah melakukan klarifikasi langsung untuk menyelesaikan laporan itu.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Jatim Achmad Khoiruddin mengatakan ada empat laporan masyarakat. "Yang satu kami melakukan monitoring ke DPMPTSP dan yang tiga ini kami menindaklanjuti pertemuan tahun 2019," katanya, Kamis (13/2/2020)

Menurut Khoiruddin, tiga laporan selesai diklarifikasi. "Yang satu laporan terkait izin lembaga dan operasional sekolah memang ada dua persyaratan, karena ada pertimbangan teknis dari dinas teknis yang berkompeten," katanya.

Laporan terkait keluhan soal lambatnya pelayanan perizinan di Jember di bidang pendidikan, operasional sekolah dan lembaga, reklame, dan izin mendirikan bangunan. "Terkait izin penyelenggaraan reklame, karena sesuai peraturan bupati, proses perizinan masih memerlukan penetapan bupati.

Nah, ini contoh yang tidak baik. Sesuai Peraturan Presiden Tahun 1997 dan 2014 terkait pelayanan terpadu satu pintu, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, harus mendelegasikan atau memandatkan kewenangan proses pelayanan perizinan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP," kata Khoiruddin.

Pemberian mandat dari kepala daerah kepada kepala dinas ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efisien, cepat, dan transparan. "Ini (di Jember) masih belum, (walau) sudah ada bentuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) DPMPTSP," kata Khoiruddin.

Ini berarti DPMPTSP Jember belum terlalu difungsikan? "Betul. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan terkait perpres tadi, untuk percepatan pelayanan perizinan non perizinan, sesuai urusan pemerintah daerah, didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP," kata Khoiruddin.

"Sekarang zaman digital. Jadi ada namanya OSS (Online Single Submission). Semua sudah jelas, dan untuk mencegah praktik (pungli), kan Kepala DPMPTSP ada standar operasional prosedur. Di situ memuat persyaratan, mekanisme, jangka waktu, biaya, dan pengaduan. Apakah semuanya diinformasikan secara elektronik, digital, atau konvensional? Kalau DPMPTSP sudah menyediakan loket-loket itu, nanti di mana wilayah yang diduga terjadi kecurangan," kata Khoiruddin.

Ombudsman belum bisa memperoleh alasan belum didelegasikannya kewenangan pelayanan perizinan ke DPMPTSP ini, karena Bupati Faida dan Sekretaris Daerah Mirfano sedang di luar kota.

Mirfano saat dimintai konfirmasi via pesan WhatsApp membenarkan jika sedang di Surabaya. "Saya belum dapat laporannya dan sedang menunggu laporan (soal kedatangan Ombudsman)," katanya. [wir/ted]





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...