Ombudsman Papua Jadi Saksi Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Papua
JAYAPURA - Ombudsman RI Perwakilan Papua hadir menjadi saksi dalam acara Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) yang digelar oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum & HAM (Kemenkumham) Papua, Kamis (30/6/2022) di Aula Kanwil Kemenkumham Papua.
Tujuan digelarnya acara ini adalah agar seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Papua terus semangat dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat berkualitas. Selain itu juga untuk mengamalkan nilai-nilai non-diskriminasi, bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta berkomitmen mengumandangkan pelayanan publik yang prima dan memberikan yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Perwakilan Ombudsman Papua, Iwanggin S. Olif menyampaikan bahwa pencanangan pelayanan publik berbasis HAM adalah bentuk konkret untuk mewujudkan agenda reformasi birokrasi yang telah berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
Iwanggin menambahkan bahwa pencanangan ini kiranya bukan sekedar seremonial belaka namun senantiasa diterapkan serta menjadi motivasi dan tekad untuk dapat mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Menanggapi, Kakanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba menyampaikan bahwa penilaian pelayanan publik berbasis HAM sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik berbasis HAM yang berbunyi Pembentukan Pelayanan Publik berbasis HAM dilaksanakan melalui tahap pencanangan, pembangunan, evaluasi, penilaian, serta pembinaan dan pengawasan.
Pencanangan P2HAM dalam 5 item tersebut sebagai bentuk komitmen dari seluruh jajaran tertuang dalam surat pernyataan terkait hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik.
"Dengan pencanangan hari ini tentu kami berkomitmen untuk bekerja keras mewujudkan praktik pemenuhan HAM di Provinsi Papua akan lebih baik lagi," ujar Anthonius.
Turut hadir Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM), Mualimin Abdi serta seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-Papua melalui virtual meeting serta perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Papua yang hadir secara langsung.
