Ombudsman Papua Barat Mulai Lakukan Pengawasan Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di Kabupaten Manokwari
MANOKWARI - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat mulai melaksanakan pengawasan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada jenjang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) di Kabupaten Manokwari pada Selasa (3/11/2026). Kegiatan pengawasan ini diawali dengan koordinasi bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Parjiyanti pada Senin (2/11/2026) guna memperoleh informasi terkait jadwal dan kesiapan pelaksanaan TKA di wilayah Kabupaten Manokwari.
Tim Ombudsman Papua Barat melakukan pemantauan di SMK Negeri 1 Manokwari, kemudian dilanjutkan di SMA Negeri 1 Manokwari. Berdasarkan hasil pemantauan di SMK Negeri 1 Manokwari, pelaksanaan TKA pada sesi pertama berlangsung dengan baik dan lancar. Hingga pelaksanaan pengawasan dilakukan, belum ditemukan kendala teknis berupa gangguan jaringan internet maupun listrik. Selain itu, belum ditemukan indikasi kecurangan selama proses ujian berlangsung.
Dalam pelaksanaannya, sistem pengawasan dilakukan secara berlapis. Pada setiap laboratorium ujian terdapat satu orang pengawas yang berasal dari luar sekolah, sementara proktor dan teknisi berasal dari internal sekolah. Pengawas eksternal tersebut didatangkan dari sekolah lain, yakni SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Manokwari.
Selain pengawasan secara langsung di ruang ujian, pelaksanaan TKA juga didukung dengan kamera pengawas yang terpasang di dalam ruangan serta pada masing-masing komputer peserta. Kamera tersebut terhubung dengan sistem pemantauan dari pusat sehingga aktivitas selama pelaksanaan ujian dapat diawasi secara langsung. Sistem ini diterapkan untuk menjaga integritas dan memastikan pelaksanaan TKA berlangsung secara tertib serta meminimalkan potensi kecurangan.
Meski demikian, tim Ombudsman memperoleh informasi mengenai beberapa kendala administratif yang dialami peserta didik. Terdapat beberapa peserta didik yang mengalami ketidaksesuaian nama antara data kepesertaan dengan nama yang tercantum dalam ijazah. Terhadap peserta didik tersebut, pihak sekolah tetap mengikutsertakan mereka dalam pelaksanaan TKA. Namun, terdapat kemungkinan peserta didik yang bersangkutan tidak memperoleh sertifikat TKA apabila ketidaksesuaian data tersebut belum terselesaikan. Saat ini, pihak sekolah tengah melakukan upaya koordinasi dan penyelesaian terhadap permasalahan administrasi tersebut.
Selanjutnya, tim Ombudsman Papua Barat melanjutkan pengawasan di SMA Negeri 1 Manokwari. Berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan TKA di sekolah tersebut juga berjalan dengan lancar tanpa ditemukan kendala teknis, baik gangguan jaringan internet maupun listrik. Dalam pelaksanaannya, SMA Negeri 1 Manokwari turut melibatkan pengawas dari luar sekolah, yakni SMA ABT dan SMK Negeri 1 Manokwari. Keterlibatan pengawas lintas sekolah ini merupakan bagian dari upaya menjaga objektivitas dan memastikan proses pelaksanaan ujian berjalan sesuai dengan ketentuan.
Meskipun pelaksanaan ujian berlangsung lancar, tim Ombudsman memperoleh informasi adanya kendala yang dirasakan oleh sejumlah guru, khususnya terkait materi TKA yang dinilai belum sepenuhnya sinkron dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dan evaluasi dari pihak terkait, sehingga terdapat keselarasan antara materi yang diujikan dengan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
Melalui kegiatan pengawasan ini, Ombudsman Papua Barat berupaya memastikan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik di Kabupaten Manokwari berjalan dengan baik, tertib, transparan, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik. Pengawasan juga dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala, baik teknis, administratif, maupun substansi pelaksanaan, agar dapat menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti oleh pihak penyelenggara.
Ombudsman Papua Barat akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan TKA di satuan pendidikan lainnya guna memastikan penyelenggaraan kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan hak-hak peserta didik tetap terpenuhi. (EK/ORI-PB)
