Ombudsman Papua Barat Kunjungi Kodam XVIII/Kasuari untuk Tingkatkan Sinergi Pelayanan Publik
MANOKWARI - Dalam upaya mengoptimalkan fungsi dan tujuan Ombudsman, yang mencakup mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat juga berkomitmen untuk melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, serta lembaga kemasyarakatan.
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat melakukan pertemuan bersama dengan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVIII/Kasuari guna menjalin kerja sama dalam upaya meningkatkan sinergi penegakan pelayanan publik di wilayah Papua Barat. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta membahas juga tentang kolaborasi dalam memajukan Papua Barat. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Selasa (04/03/2025) bertempat di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XVIII/Kasuari.
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua Barat, Amus Atkana menyampaikan pentingnya peran Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari dalam mendukung upaya pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. "Kami menyadari bahwa TNI memiliki peran strategis dalam mendukung program-program pemerintah termasuk dalam hal pengawasan dan penegakan pelayanan publik yang berkualitas", ujar Atkana.
Sementara itu, Pangdam XVIII Kasuari, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Jimmy Ramoz Manalu menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Ia menegaskan kesiapan Kodam XVIII/Kasuari untuk mendukung upaya Ombudsman dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. "Kami siap bersinergi dengan Ombudsman untuk memastikan pelayanan publik di Papua Barat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Manalu.
"Terima kasih atas kedatangannya dalam menjalin silaturahmi bersama kami, kesempatan ini akan kami sampaikan juga kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat untuk tetap berkomunikasi, kolaborasi serta koordinasi lebih lanjut terkait bagaimana memajukan tanah papua barat ini," tambah Manalu.
Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat penanganan berbagai permasalahan pelayanan publik di Papua Barat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kedua pihak sepakat untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi intensif guna memastikan implementasi kerja sama ini berjalan efektif.
Dengan adanya sinergi ini, diharapkan tercipta langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong terwujudnya good governance di Papua Barat. (YARS/ORI Papbar)
