• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Papua Barat Ingatkan 2 Hal Penting untuk Tim Gugus Tugas Covid-19
PERWAKILAN: PAPUA BARAT • Jum'at, 24/04/2020 •
 
Pertemuan Ombudsman Papua Barat bersama Tim Gugus Covid-19 Papua Barat (doc.ombudsmanpb)

SHARE

Manokwari, TP - Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua Barat mengingatkan 2 hal terhadap Tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Papua Barat. Kedua hal, yaitu : penanganan penyebaran Covid-19 dan penanganan dampak akibat merebaknya wabah Covid-19.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua Barat, Musa Sombuk mengatakan pertemuan Ombudsman dan Tim Gugus Tugas Covid-19 membahas sejumlah hal, termasuk memberikan saran dalam menjalankan tugasnya.

Diungkapkan Sombuk, hal yang harus diperhatikan yakni teknis penanganan kesehatan mobilitas barang dan orang serta bagaimana sosialisasi terhadap masyarakat mengingat partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi kunci sukses pencegahan wabah Covid-19.

"Kemudian seperti apa persiapan logistic, bagaimana menggerakkan stakeholder atau semua tim untuk terlibat, lalu bagaimana menjaga keseimbangan dan pergerakkan dari semua stakeholder.  instruksi atau perda yang memiliki dasar hukum dan apakah pelaksanaannya konsisten dari tingkat atas sampai ke bawah," katanya kepada para wartawan di Swiss-Bel hotel Manokwari, kemarin.

Ia menambahkan, dalam pengambilan kebijakan masih ada beberapa kepala daerah mengambil langkah sendiri, apakah untuk merespon kebutuhan publik dan sebagainya. Hal terpenting, tegas dia, pejabat publik harus patuh dalam administrasi publik dan hukum, sehingga koordinasi sangat penting, tidak boleh ada langkah di luar koordinasi. Apabila ada perbedaan, ia menegaskan, itu hal yang wajar, mengingat siklus daerah berbeda-beda.

"Jika tidak ada koordinasi yang baik, tidak menutup kemungkinan pengendalian yang satu bisa saja bergerak dan melemahkan pengendalian yang lain," tukasnya.

Disamping itu, ia mengatakan, satu hal penting dari dampak yang harus diperhatikan yakni masalah keamanan, sebab, jelas Sombuk, ketika terjadi di situasi yang memburuk, seperti logistik berkurang, pengangguran meningkat, miras dimana-mana dan sebagainya, maka hal ini bisa saja menimbulkan gangguan kamtibmas, sedangkan di satu sisi, lapas sementara tidak menerima tahanan baru.

"Pada dasarnya, kami melihat Tim Gugus Tugas sudah bekerja baik, tetapi masih ada banyak hal yang harus diperbaiki," katanya.

Ia mengaku, pihaknya juga mendorong bagaimana caranya agar pedagang kecil yang masih beroperasi, karena jika dilarang, mereka mendapatkan uang dari mana.

"ini memang dilematis. Saya ingin sampaikan bahwa pedagang sayur, pedagang kecil orang asli Papua, bagaimana kalau didorong ada titik jual. Misalnya pasar dibatasi, mereka harus menjual dimana? Kita sarankan di drop di satu titik penampungan dan dibeli di situ," ungkapnya.

Sementara berkaitan dengan bantuan sosial yang disalurkan, Sombuk menilai, bantuan yang diberikan jangan hanya sekedar kenyang, tetapi juga menguatkan daya tahan tubuh. Lanjut dia, bantuan makanan seperti beras, mie instan dan sebagainya merupakan bantuan standar bencana alam, sedangkan yang terjadi sekarang bagaimana memperkuat imunitas publik.

Dikatakannya, bantuan yang disalurkan ada kecenderungan tidak berkoordinasi secara baik, misalnya bantuan yang diberikan partai politik memakai baju partai, para pejabat dan keluarga tertentu, justru mengumpulkan orang. "Ini bertentangan dengan instruksi atau upaya pencegahan itu sendiri, tandas Sombuk.

Oleh sebab itu, ia berharap penyaluran bantuan diatur secara baik dengan cara-cara yang diatur sesuai protokol. "Mungkin door to door, ada yang membagi dari rumah ke rumah, tidak perlu mengumpulkan orang," pintanya.

Sementara terkait penggunaan dana desa dalam penanganan Covid-19, pihaknya mengusulkan agar dana desa tanggap bencana yang mungkin dipertimbangkan dan dipelajari, dengan harapan masyarakat di kampung secara mandiri melakukan upaya pencegahan. [AND-RI]

Sumber : Tabura Pos Edisi 23 April 2020 


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...