Ombudsman Papua Barat Gelar Pertemuan dengan Perum Bulog Manokwari untuk Tingkatkan Transparansi dan Efektivitas Distribusi Beras
MANOKWARI - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menggelar pertemuan dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Cabang Manokwari. Pertemuan ini membahas efektivitas distribusi beras bagi masyarakat serta kendala yang dihadapi dalam penyalurannya, Rabu (19/03/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bulog Manokwari, Amus Atkana selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat menyoroti kelangkaan beras dan keterlambatan distribusi di beberapa wilayah.
Dalam pertemuan tersebut, Atkana menekankan pentingnya transparansi dalam mekanisme distribusi beras. Mereka meminta agar Bulog lebih aktif dalam memberikan informasi kepada publik mengenai stok beras, jadwal distribusi, serta mekanisme penyalurannya. Sementara itu, Atkana juga menegaskan pentingnya pengawasan dalam pendistribusian beras agar tidak terjadi penyimpangan. Ia juga mendorong Bulog untuk lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan distribusi beras tepat sasaran.
"Kami ingin memastikan bahwa distribusi beras ini berjalan dengan transparan dan tepat sasaran. Jangan sampai ada penyimpangan, seperti penyaluran yang tidak sesuai peruntukan atau adanya permainan harga oleh oknum tertentu. Kami juga berharap masyarakat mendapatkan akses informasi yang jelas mengenai bagaimana mereka bisa mendapatkan beras dari program pemerintah ini," tegas Atkana.
Kepala Perum Bulog Cabang Manokwari, Sheika Irawaty, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat, terutama melalui program bantuan sosial dan operasi pasar.
"Kami menyambut baik masukan dari Ombudsman dan akan berupaya meningkatkan transparansi serta efektivitas distribusi beras di Papua Barat," ujar Irawaty.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Bulog terus melakukan operasi pasar guna menekan lonjakan harga beras yang belakangan ini dikeluhkan oleh masyarakat. Operasi pasar dilakukan di berbagai titik strategis di Manokwari untuk memastikan harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kami berkomitmen untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat. Untuk itu, kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan penyedia transportasi, guna memastikan distribusi beras berjalan lancar," jelas Irawaty.
Diakhir penyampainnya, Atkana juga mendorong agar Bulog bekerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi beras, termasuk melibatkan pemerintah daerah, aparat hukum, serta masyarakat dalam pemantauan di lapangan.
"Kami siap membantu pengawasan dan memberikan saran perbaikan jika ditemukan adanya penyimpangan. Masyarakat juga bisa turut serta dengan melaporkan jika ada kendala atau dugaan penyelewengan dalam penyaluran beras," tambah Atkana.
Sebagai langkah tindak lanjut dari pertemuan ini, Ombudsman Papua Barat dan Bulog sepakat untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam penyaluran beras ke masyarakat. Diharapkan permasalahan dalam distribusi beras di Manokwari dapat segera diatasi, sehingga masyarakat mendapatkan beras yang layak dengan harga yang stabil. (RW/ORI-Papbar)
