Ombudsman Papua Barat Gelar FGD Peningkatan Kapasitas Masyarakat Peduli Maladministrasi
Manokwari - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Peningkatan Kapasitas Masyarakat Peduli Maladministrasi dalam Penulisan Opini Pelayanan Publik", pada Kamis (09/10/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan kelompok masyarakat peduli maladministrasi, akademisi, serta jurnalis, dengan tujuan untuk mendorong peningkatan literasi publik terkait pelayanan publik serta memperkuat peran serta masyarakat dalam menyuarakan aspirasi melalui media opini.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, menyampaikan bahwa pengawasan pelayanan publik tidak hanya menjadi tugas lembaga, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. "Kelompok masyarakat peduli maladministrasi memiliki peran strategis dalam menyuarakan aspirasi publik dan mendorong perbaikan layanan melalui media opini yang konstruktif," ujar Atkana.
FGD menghadirkan tiga narasumber utama. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Papua Barat, Yules M. Rumbewas, membuka sesi dengan materi berjudul "Peran Ombudsman RI dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik." Dalam paparannya, ia menjelaskan mandat konstitusional Ombudsman serta pentingnya kolaborasi antara lembaga pengawas dan masyarakat dalam mendorong pelayanan publik yang bebas maladministrasi.
Materi kedua disampaikan oleh Pimpinan Redaksi Tabura Pos Manokwari, Roy Martin Siburian, dengan tema "Teknik Penulisan dan Strategi Publikasi Opini." Ia menjelaskan teknik menyusun opini yang efektif, argumentatif, dan mampu menarik perhatian media massa.
Sesi terakhir kembali diisi oleh Amus Atkana yang membawakan materi "Teknik Membangun Jejaring dan Peran Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi." Dalam sesi ini, peserta diajak untuk memahami strategi memperkuat komunitas sebagai agen perubahan serta membangun jejaring advokasi pelayanan publik secara berkelanjutan.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan kritik dan saran secara proporsional serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Papua Barat. (EK/ORI-Papbar)
