Ombudsman Papua Barat Dukung Kerja OJK di Papua Barat dan Papua Barat Daya
Manokwari - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat melakukan kunjungan ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (25/11/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan ucapan selamat atas beroperasinya Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang resmi dibuka pada Jumat (21/11/2025).
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan Ombudsman Papua Barat terhadap pelaksanaan tugas OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta melindungi konsumen dan masyarakat di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kunjungan dipimpin oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, didampingi Asisten Pencegahan Maladministrasi, dan diterima langsung oleh Kepala OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman.
Dalam pertemuan itu, Atkana menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai bentuk penipuan keuangan, pinjaman daring ilegal, serta potensi penyalahgunaan dana masyarakat.
"OJK perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari penipuan, pinjaman online ilegal, dan penyalahgunaan dana. Kehadiran OJK harus memberikan manfaat nyata bagi publik di Papua Barat dan Papua Barat Daya," jelas Atkana.
Budi Rahman menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan berharap kerja sama antara kedua lembaga dapat semakin diperkuat.
"Kami senang dapat dikunjungi Ombudsman Papua Barat. Sebagai lembaga yang baru hadir di Papua Barat dan Papua Barat Daya, kami terbuka untuk bekerja sama dan siap menerima arahan dari Ombudsman terkait hal-hal yang perlu ditindaklanjuti," ujar Rahman.
Melalui pertemuan ini, Ombudsman Papua Barat dan OJK berkomitmen membangun sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor keuangan. Kerja sama kedua lembaga menjadi fondasi penting untuk memastikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(YS/ORI-Papbar)
