Ombudsman Papua Barat Dorong Pencegahan Maladministrasi dari Lingkungan Sekolah
Sorong - Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Siltonus Disyan Paa menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Bidang Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Sorong yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Sorong pada Selasa (22/10/2024) bertempat di salah satu hotel di Kota Sorong.
"Ombudsman dalam fungsinya adalah lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMN, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu termasuk yang dilakukan oleh bapak dan ibu sekalian baik di sekolah dan juga di Disdik," ujar Disyan.
Ditambahkan oleh Disyan, bahwa substansi pendidikan merupakan salah satu substansi yang paling sering di laporkan ke Ombudsman RI dan juga Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat. Dari data laporan masyarakat tahun 2023, substansi pendidikan merupakan substansi terbanyak ketiga secara nasional yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman RI, yaitu sebanyak 743 laporan. Serta terdapat 14 laporan dengan substansi pendidikan di Perwakilan Ombudsman Papua Barat.
"Bapak dan ibu sekalian harus berperan aktif dalam pencegahan maladministrasi di tempat kerja bapak dan ibu, dan kita mulai dari sekolah maupun di Disdik, hal ini guna terwujudnya pelayanan publik yang prima sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," ujar Disyan.
Ombudsman mengajak agar para peserta yang hadir berani melapor ke Ombudsman jika menemukan dan mengalami tindakan maladministrasi.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Plt. Kepala Disdik Kota Sorong, Arby William Mamangsa dan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sorong, Lodwig C. A. Malaseme.
Siltonus Disyan Paa
Asisten Ombudsman RI
