Ombudsman Papua Barat Buka Gerai Layanan pada Pameran Dies Natalis STMIK Kreatindo Manokwari
Manokwari - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat turut berpartisipasi dalam kegiatan pameran yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-XI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Kreatindo Manokwari. Partisipasi Ombudsman ditandai dengan pembukaan Gerai Layanan Ombudsman yang memberikan ruang konsultasi dan edukasi bagi masyarakat serta mahasiswa.
Kegiatan yang berlangsung di halaman Kampus STMIK Kreatindo Manokwari ini diselenggarakan selama tiga hari, mulai 13-15 Oktober 2025, dan diikuti oleh berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, serta pelaku usaha lokal.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, hadir langsung membuka gerai layanan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa kehadiran Ombudsman di tengah kegiatan masyarakat, khususnya di lingkungan akademik, merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pelayanan yang berkualitas dan bebas dari maladministrasi.
"Melalui gerai ini, kami ingin mendekatkan Ombudsman kepada masyarakat dan memberikan pemahaman tentang pentingnya pelayanan publik yang berkualitas serta bebas dari maladministrasi," ujar Atkana.
Lebih lanjut, Atkana menjelaskan bahwa Ombudsman memiliki mandat untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, baik di instansi pemerintah maupun pihak swasta yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik.
"Kami berharap kehadiran Ombudsman di kegiatan ini dapat mendorong masyarakat, terutama mahasiswa, untuk memahami hak-haknya dalam memperoleh pelayanan publik yang baik, serta berani melapor apabila menemukan dugaan maladministrasi," tambahnya.
Melalui partisipasi dalam kegiatan pameran Dies Natalis STMIK Kreatindo, Ombudsman Papua Barat berharap dapat memperkuat peran generasi muda dalam pengawasan pelayanan publik serta menumbuhkan semangat bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (DCL/ORI-Papbar)
