Ombudsman Papua Ajak Instansi dan Masyarakat Perkuat Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik
JAYAPURA - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua, Yohanes B.J. Rusmanta, bersama Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua, Ismail Saleh Marsuki, menjadi narasumber dalam kegiatan Gerakan Membangun Papua dengan tema "Mengenal Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua" pada program Pro 1 RRI Jayapura, Kamis (4/12/2025).
Yohanes menyampaikan bahwa dalam pengembangan Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik, Ombudsman RI selalu melakukan koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah terkait.
"Ombudsman RI dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik selalu berkoordinasi dengan instansi pemerintahan dan lembaga penyelenggara guna menciptakan sinergitas demi terselenggaranya pelayanan yang baik kepada masyarakat," ujar Yohanes.
Ia menjelaskan bahwa pembentukan Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik diperlukan untuk memperkuat sinergi antara penyelenggara dan pengawas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, serta berbagai ketentuan hukum lainnya.
Ismail menambahkan bahwa tujuan pembentukan jaringan ini adalah memperkuat fungsi dan peran Ombudsman RI dalam pengawasan pelayanan publik.
"Narahubung dapat memperluas jangkauan pengawasan dengan melibatkan jaringan, meningkatkan efektivitas pengawasan pelayanan publik secara kolaboratif dan berkesinambungan, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat sehingga permasalahan pelayanan publik dapat terdeteksi dan diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat," jelas Ismail.
Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara Ombudsman RI, instansi pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.
