Ombudsman Pantau TKA di SMKN 1 Pangkalpinang, Pengelolaan Pengaduan Jadi Sorotan
PANGKALPINANG - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengawasan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) gelombang kedua di SMKN 1 Pangkalpinang, Selasa (3/11/2026). Pengawasan dilakukan untuk mencermati kesiapan hingga pelaksanaan TKA, baik dari aspek teknis maupun nonteknis.
Tim Ombudsman Babel diterima oleh Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Saipul Bakhri; Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Zaini Ali; Kepala SMKN 1 Pangkalpinang, Kurnia Paratiwi; dan Ketua Panitia TKA, Ardana.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, menyampaikan bahwa pengawasan ini merupakan bagian dari kegiatan nasional yang dilaksanakan serentak oleh seluruh kantor perwakilan Ombudsman RI di Indonesia.
"Pengawasan ini tidak hanya melihat kelancaran pelaksanaan ujian, tetapi juga mencermati kesiapan penyelenggara, pemenuhan aspek teknis dan nonteknis, serta bagaimana sekolah mengantisipasi dan menangani kendala maupun keluhan selama penyelenggaraan TKA," ujarnya.
Hasil pengawasan dari seluruh daerah selanjutnya akan disampaikan kepada Keasistenan Utama VII Ombudsman RI yang membidangi sektor pendidikan sebagai bahan penyusunan saran perbaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Saipul Bakhri, menyambut baik pengawasan tersebut dan menyatakan keterbukaan Dinas Pendidikan terhadap masukan Ombudsman.
"Kami sangat menyambut baik pengawasan yang dilakukan Ombudsman dan terbuka terhadap saran perbaikan. Hal ini penting sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan TKA ke depan agar semakin baik dan akuntabel," ungkap Saipul.
Dalam pengawasan tersebut, Ombudsman Babel juga mencermati belum adanya mekanisme pengelolaan pengaduan secara terpadu di SMKN 1 Pangkalpinang. Selama ini, keluhan cenderung ditindaklanjuti secara langsung berdasarkan kebiasaan, belum melalui mekanisme yang terdokumentasi dan terstandar.
Ombudsman Babel mendorong sekolah memperkuat tata kelola pengaduan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Mekanisme tersebut diperlukan agar setiap keluhan dapat diterima, dicatat, ditindaklanjuti, dan dipertanggungjawabkan.
Kepala SMKN 1 Pangkalpinang, Kurnia Paratiwi, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti saran Ombudsman tersebut.
"Saran Ombudsman terkait tata kelola pengaduan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentu akan kami tindak lanjuti. Kami memahami bahwa pengelolaan pengaduan menjadi salah satu tolok ukur akuntabilitas sekolah dalam menindaklanjuti keluhan layanan, baik yang disampaikan siswa maupun orang tua," ujarnya.
Melalui pengawasan ini, Ombudsman Babel berharap penyelenggaraan TKA tidak hanya berorientasi pada kelancaran ujian, tetapi juga didukung tata kelola pelayanan pendidikan yang transparan, responsif, dan akuntabel.
