Ombudsman NTT Temui Pj Gubernur Soal Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024
KUPANG- Kepala Perwakilan Ombudsman NTT menemui Pj Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto di ruang kerja Gubernur NTT pada Jumat (29/11/2024). Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi perihal kesediaan Pj Gubernur NTT untuk membuka kegiatan Penyampaian Hasil Penilaian dan Penyerahan Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 kepada 10 pemerintah kabupaten/kota se-NTT yang akan berlangsung Selasa (3/12) di Hotel Kristal Kupang. Rencananya, para bupati, sekretaris daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/kota se-NTT turut hadir dalam kegiatan.
"Kepada Pj Gubernur NTT saya menyampaikan bahwa untuk tahun 2024 terdapat dua kabupaten dengan hasil Kategori A Hasil Zona Hijau Kualitas Tertinggi yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Manggarai Barat," jelas Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton saat ditemui seusai pertemuan. Sementara itu, lanjutnya terdapat 10 kabupaten dengan Hasil Kategori B Zona Hijau Kualitas Tinggi dan 11 kabupaten lainnya memperolah Kategori C Kualitas Sedang. Adapun dimensi yang dinilai adalah kompetensi penyelenggara, sarana prasarana, standar pelayanan, persepsi maladministrasi/indeks Kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.
Darius juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terbangun selama ini antara Pemprov dan Ombudsman NTT dalam penyelesaian laporan masyarakat dan koordinasi pelayanan dengan seluruh perangkat daerah guna mencegah maladminitrasi di lingkup Pemprov.
Menanggapi hal tersebut Pj Gubernur NTT menyambut baik kerja sama yang telah terbangun dan menyampaikan terima kasih atas penilaian Ombudsman RI. Pihaknya serta siap melaksanakan perbaikan layanan yang disarankan. Menurutnya, pelayanan publik khusus di Pemerintah Provinsi NTT belum maksimal disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah masih terdapat sebanyak 23 jabatan Eselon II dan 634 jabatan Eselon III dan IV yang belum terisi sehingga dijabat pelaksana tugas. Jumlah ini belum ditambah jabatan kepala sekolah SMA/K dan jabatan lain di BUMD yang juga masih lowong. Keadaan ini menyebabkan serapan belanja gaji dan upah menjadi rendah dan berdampak pada belanja untuk menggerakan ekonomi NTT.
Pj Gubernur menghendaki agar seluruh jabatan yang lowong segera terisi dan bebas konflik kepentingan sehingga mendapatkan pejabat-pejabat yang kompeten dan mau bekerja untuk memajukan NTT. "Termasuk jabatan BUMD jika kita ingin membangun corporate governance agar direkrut dengan mekanisme open biding dan terbuka bagi siapa saja, tidak asal ditunjuk atau diangkat," jelas Andriko.
Diakhir pertemuan, Pj. Gubernur menyatakan kesediaanya untuk hadir dan membuka kegiatan Penyampaian Hasil Penilaian dan Penyerahan Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 kepada 10 pemerintah kabupaten/kota se-NTT.
