Ombudsman NTT, Pungutan Uang Ijazah SMA Negeri 4 Kota Komba Tidak Dibenarkan
KUPANG - Pada Kamis (15/8/2024), Ombudsman RI Provinsi NTT menerima keluhan orang tua/wali peserta didik SMAN 4 Kota Komba, Desa Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur perihal kewajiban peserta didik membayar uang ijazah sebesar Rp 150.000/peserta didik.
Disampaikan, jika membayar uang ijazah tersebut di rumah, pungutan akan meningkat menjadi sebesar Rp 250.000/peserta didik. Pungutan uang sebesar itu diserahkan langsung kepada kepala sekolah tanpa kuitansi pembayaran. Pungutan uang ijazah tersebut dilakukan pihak sekolah sejak angkatan pertama sekitar 4-5 tahun lalu.
"Terhadap keluhan orang tua/wali peserta didik tersebut, kami telah meneruskan keluhan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Menengah Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Ayub Sanam via telepon. Kepada Dinas Pendidikan Provinsi NTT kami minta agar segera menghubungi Kepala Sekolah SMAN 4 Kota Komba untuk menghentikan dan mengembalikan pungutan tersebut karena ijazah adalah hak peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut," tegas Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Daton.
Tegas, Darius menegaskan tidak dibenarkan mewajibkan seluruh peserta didik membayar sejumlah uang untuk mengambil ijazah yang seharusnya menjadi hak mereka. Perlu menjadi perhatian seluruh stakeholder pendidikan bahwa tidak diperkenankan melarang peserta didik mengikuti ujian dan penahanan ijazah bagi peserta didik yang belum melunasi iuran komite atau biaya lain hal mana diatur jelas dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan bahwa pungutan pendidikan tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
"Apalagi yang terjadi di SMAN 4 Kota Komba adalah item pungutan baru diluar SPP/iuran komite," jelasnya.
Sebagai tindak lanjut keluhan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi NTT telah menghubungi Kepala Sekolah SMAN 4 Kota Komba dan mendapat klarifikasi bahwa pungutan tersebut dilakukan sekolah atas kesepakatan bersama para orang tua peserta didik dengan tujuan sebagai biaya transportasi pihak sekolah mengurus ijazah peserta didik di Kupang.
Alasan tersebut oleh Dinas Pendidikan tidak dibenarkan dan telah memerintahkan kepala sekolah untuk mengembalikan semua pungutan ijazah yang telah diterima dan menghentikan pungutan bagi peserta didik yang belum membayar. Selanjutnya kami akan terus memonitor perkembangan tindak lanjut keluhan pungutan ijazah ini oleh kepala sekolah. Apabila pungutan terus dilakukan maka kami segera berkoordinasi dengan Tim Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Manggarai Timur agar melakukan penindakan terhadap kepala sekolah tersebut.
