Ombudsman NTT Jadi Narsum Diskusi Fakultas Hukum Undana
KUPANG- Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi NTT menghadiri undangan Fakultas Hukum Undangan Universitas Nusa Cendana dalam kegiatan diskusi, Jumat (8/11/2024). Diskusi yang dihadiri mahasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa mengenai advokasi hukum guna mendukung kinerja perguruan tinggi dalam mempersiapkan mahasiswa pasca kelulusan/wisuda.
Pada kesempatan itu, Darius menyampaikan beberapa masalah pelayanan publik sistemik bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan transportasi serta bidang pertanian dan peternakan yang bisa menjadi bahan advokasi bersama guna memperbaiki layanan antara. Beberapa permasalahan bidang pendidikan antara lain, pungutan iuran komite oleh SMA/SMK negeri.
Pendidikan adalah salah satu jenis layanan dasar yang wajib disediakan negara. Namun demikian, negara tidak memiliki kemampuan pendanaan yang cukup, bahkan setelah konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran 20% APBN/APBD untuk sektor pendidikan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dibuka ruang partisipasi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah serta Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/25/PK/2021 tentang Petunjuk Teknis Komite Sekolah untuk menjadi pedoman bagi seluruh SMA/SMK atau sederajat dalam melakukan pungutan dan sumbangan.
Namun masih banyak sekolah yang belum mempedomani berbagai peraturan tersebut sehingga banyak sekolah saat ini terjerat korupsi. Persoalan pendidikan lainnya adalah kebijakan pemerintah pusat yang tidak membolehkan guru honorer sekolah swasta mengikuti seleksi guru PPPK. Beberapa permasalahan bidang kesehatan antara lain; Ketersediaan obat JKN pada Faskes rumah sakit, Jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan berdasarkan kelas RS, Pembatasan hari rawat pasien di RS dan Cakupan UHC dan perlindungan warga. Permasalahan bidang perhubungan dan transportasi antara lain; Tarif peti kemas/kontainer port to door di NTT lebih mahal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini ikut memicu kenaikan harga barang ditingkat konsumen.
"Transportasi merupakan salah satu kelompok pengeluaran yang memberi andil inflasi di Provinsi NTT. Tercatat dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2019-2021, kelompok pengeluaran transportasi menyumbang angka tertinggi. Salah satu aspeknya adalah tingginya biaya angkut barang menggunakan peti kemas dari pelabuhan Tenau ke gudang dalam Kota Kupang atau luar Kota Kupang," jelasnya.
Darius mengatakan bahwa pemerintah perlu mengatur pedoman tarif tertinggi. Selain itu standar sarana prasarana UPT uji kendaraan yang memenuhi syarat uji kendaraan dan kompetensi penguji yang terbatas di kabupaten/kota dan Kendaraan yang over dimentions dan over loading (ODOL) sangat merugikan masyarakat karena berpotensi merusak/menambah beban jalan, jembatan dan kapal penyeberangan. Jika dirupiahkan, kondisi ini merugikan negara triliunan rupiah setiap tahun.
Sementara permalahan pertanian dan peternakan yang perlu mendapat perhatian adalah problem pupuk bersubsidi di NTT selalu menjadi keluhan petani sepanjang tahun, mulai dari penetapan kuota sehingga berdampak pada alokasi. Petani mengalami kesulitan dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi dengan berbagai kendala serta sistem tata niaga ternak sapi masih belum memihak petani. Sistem tata niaga sapi mulai dari penentuan kuota penyaluran, harga ditingkat peternak sampai pada proses pengiriman/distribusi.
