• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman NTT: Gencarkan Sosialisasi Kriteria Penerima Bansos COVID-19
PERWAKILAN: NUSA TENGGARA TIMUR • Kamis, 14/05/2020 •
 
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton. (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

SHARE

Kupang (ANTARA) - Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Darius Beda Daton mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu menggencarkan sosialisasi kriteria penerima bantuan sosial (bansos) dampak pandemi COVID-19 untuk mengantisipasi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Kriteria siapa warga yang mendapatkan bansos ini harus terus-menerus disosialisasikan. Di daerah-daerah, desa-desa hingga saat ini orang masih bertanya-tanya kenapa saya tidak dapat, kenapa yang ini dapat dan seterusnya," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Kamis (14/5).

Ia mengatakan, pihaknya juga sudah mendapat banyak pengaduan masyarakat yang pada umumnya bukan terkait penanganan COVID-19 melainkan berkaitan dengan masalah penyaluran bansos.

Untuk itu, lanjut dia, kriteria penerima bansos dampak COVID-19 harus disosialisasikan secara memadai hingga tingkat pemerintahan yang paling bawah, mengingat bantuan ini dari banyak sumber.

Darius mengatakan, saat ini penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial sedang disalurkan kepada masyarakat NTT.

Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga sebagian sudah berjalan. BST kabupaten sebagian juga sudah berjalan dan sebagian belum disalurkan.

Sementara itu, lanjut dia, dari hasil koordinasi dengan Dinas Sosial NTT, diketahui bahwa bansos dari pemerintah provinsi hingga saat ini belum disalurkan.

"Kondisi ini bisa menimbulkan pertanyaan di masyarakat karena ada yang sudah, ada yang belum, dan seterusnya. Ini yang jadi soal," katanya.

Darius mengatakan, kondisi ini bisa menimbulkan bibit-bibit konflik baru di lapangan. Untuk itu, pemerintah daerah melalui perangkatnya di tingkat terbawah harus bisa menjelaskan skema bansos dari banyak sumber tersebut.

"Ada berbagai skema bantuan dari BST pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga Dana Desa, dan semua tidak pada saat bersamaan sehingga ini perlu disosialisasikan secara jelas kepada masyarakat," katanya.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...