Ombudsman NTT Dukung Undana Wujudkan Zona Integritas
KUPANG - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT Darius Beda Daton menjadi narasumber dalam audiensi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana dalam rangka pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Jumat (28/6/2024). Hadir dalam diskusi tersebut, wakil rektor, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Biro Organisasi Setda NTT, para dosen, pegawai dan perwakilan senat dan Bem Faperta.
"Ini adalah pencanangan ZI pertama di lingkungan Undana yang saya hadiri. Beberapa komplain mahasiswa yang kami terima terkait layanan Undana antara lain dosen pembimbing skripsi yang jarang hadir di kampus sehingga sulit ditemui mahasiswa bimbingan, menyiapkan biaya makan untuk ujian proposal dan skripsi, menyiapkan cendera mata, dugaan kekerasan dosen terhadap mahasiswa, dan sebagainya," jelas Darius. "Meski demikian seluruh komplain tersebut telah kami koordinasikan kepada wakil rektor terkait dan mendapat penyelesaian," lanjutnya.
Sebagai pengawas pelayanan publik, Darius menyambut gembira tekad dan keinginan kuat jajaran Fakultas Pertanian Undana mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan kerjanya. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Darius berharap agar pembangunan Zona Integritas di lingkungan instansi tidak sekedar seremonial belaka.
"Nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen dan niat memperbaiki harus merasuk dalam sanubari seluruh aparatur negara agar hak-hak masyarakat untuk dilayani dengan baik dapat terpenuhi," lanjutnya.
Pelayanan harus bisa dipastikan tidak ada praktek percaloan, harus bebas pungli, petugas responsif, prosedur pelayanan yang jelas, biaya yang transparan, dan kepastian waktu pelayanan. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.
Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Semakin banyak instansi yang membangun integritas birokrasinya melalui pencanangan Zona Integritas, akan semakin bagus pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, upaya ini juga bisa mencegah penyimpangan dan dapat melindungi aparatur kita dari tindakan koruptif.
